Pemerintah Tambah Stimulus Ekonomi, Bansos hingga Insentif Pajak Diperluas
·waktu baca 4 menit
PerbesarMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan perluasan paket stimulus ekonomi 8+4+5. Kebijakan tambahan ini diputuskan setelah rapat koordinasi terbatas bersama 12 menteri dan kepala lembaga, dan akan mulai dijalankan pada Oktober 2025.
Salah satu penambahan yang diberikan pemerintah adalah bantuan pangan berupa minyak goreng merek Minyakita.
“Jadi untuk bantuan pangan ditambah selain 10 kilogram beras untuk dua bulan, ditambah 2 liter Minyakita,” kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (22/9).
Selain itu, pemerintah menanggung pajak pertambahan nilai (PPN DTP) untuk tiket pesawat dan moda transportasi lain selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Insentif yang diberikan mencapai 50 persen. Dukungan serupa juga berlaku untuk sektor properti.
“Maka Rp 2 miliar ditanggung pemerintah dan sisanya ditanggung oleh pembeli,” tegasnya.
Airlangga menambahkan, program lain tetap berjalan sesuai pengumuman di Istana Negara pada pertengahan September lalu. Di antaranya, program magang bagi lulusan perguruan tinggi dengan uang saku setara UMP selama enam bulan bagi 20 ribu peserta.
“Untuk ini perusahaan tidak bayar, yang setara UMP dibayar pemerintah,” ujarnya.
Diskon iuran JKK dan JKM untuk pekerja bukan penerima upah (PBPU) juga tetap diberikan sebesar 50 persen. “Itu (diskon iuran JKK dan JKM) sepenuhnya dari BPJS dan justru regulasinya dipermudah untuk manfaat layanan tambahannya,” imbuhnya.
8 Program Akselerasi 2025
Total anggaran untuk rincian paket stimulus ini sebesar Rp 16,23 triliun. Program pertama adalah magang untuk fresh graduate, menyasar 20 ribu lulusan perguruan tinggi maksimal satu tahun setelah kelulusan.
Peserta magang akan mendapatkan uang saku setara upah minimum, sekitar Rp 3,3 juta per bulan selama enam bulan, dengan anggaran Rp 198 miliar per tahun hingga 2026.
Program kedua adalah perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang menyasar sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe.
Sebanyak 552 ribu pekerja akan memperoleh pembebasan PPh 21 selama tiga bulan di akhir 2025 dengan anggaran Rp 120 miliar. Tahun 2026, program ini kembali dilanjutkan dengan dana Rp 480 miliar.
Program ketiga berupa bantuan pangan, di mana pemerintah menyalurkan 10 kilogram beras per bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat pada Oktober-November 2025, dengan anggaran Rp 7 triliun.
Selain itu, pemerintah juga menanggung sebagian iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi 731 ribu pekerja informal seperti pengemudi ojol, sopir, kurir, dan logistik.
Mereka bakal mendapat potongan iuran 50 persen selama enam bulan dengan perlindungan berupa santunan kematian hingga 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa Rp 174 juta untuk dua anak, serta santunan jaminan kematian sebesar Rp 42 juta. Dana Rp 36 miliar untuk program ini ditanggung BPJS Ketenagakerjaan.
Program lain mencakup manfaat layanan tambahan perumahan BPJS Ketenagakerjaan, berupa relaksasi bunga kredit KPR, apartemen, maupun rumah tapak. Suku bunga diturunkan dari BI Rate+5 persen menjadi BI Rate+3 persen, sementara bunga kredit developer dipangkas dari BI Rate+6 persen menjadi BI Rate+4 persen. Targetnya 1.050 unit rumah dengan nilai Rp 150 miliar.
Pemerintah juga menyiapkan program padat karya tunai atau cash for work yang akan menyerap lebih dari 609 ribu tenaga kerja pada periode September-Desember 2025. Proyek ini mendapat alokasi Rp 3,5 triliun dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Rp 1,8 triliun dari Kementerian Perhubungan.
Program ketujuh adalah percepatan deregulasi tata ruang melalui integrasi RDTR digital ke sistem Online Single Submission (OSS). Tahun 2025 ditargetkan mencakup 50 daerah dengan anggaran Rp 175 miliar, lalu diperluas menjadi 300 daerah pada 2026 dengan tambahan anggaran Rp 1,05 triliun.
Terakhir, pemerintah meluncurkan program perkotaan berbasis gig economy dengan pilot project di Jakarta. Program ini menyediakan ruang kerja bersama (working space) sekaligus peningkatan kualitas pemukiman, yang kemudian diperluas ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam. Dana awal Rp 2,7 triliun berasal dari Pemprov DKI dan didukung Kementerian Ekonomi Kreatif.