Pemerintah Targetkan Kemiskinan dan Kesenjangan Teratasi di 2030, Bisakah?

Ibu nur menyiapkan dagangan berupa gorengan di perkampungan kumuh, Kampung Bengek, Jakarta Utara. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Indonesia diharapkan sudah menerapkan pembangunan yang berkelanjutan, mengatasi kemiskinan, dan kesenjangan di 2030. Hal ini masuk dalam target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Namun adanya pandemi COVID-19 dinilai menghambat target tersebut. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian PPN/Kepala Sekretariat SDGs Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, untuk mempercepat target tersebut diperlukan kerja sama dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat sipil, bisnis, badan internasional, organisasi regional, dan individu.

Amalia menjelaskan, salah satu cara untuk mencapai target tersebut adalah pemanfaatan teknologi dan informasi secara optimal. Apalagi di masa pandemi saat ini, teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam sosial masyarakat.

Dalam White Book Indonesia Digital for Future Economy and Inclusive Urban Transformation yang dirilis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2019, perkembangan teknologi digital berpengaruh sebesar 89 persen pada kinerja sebuah negara dalam memenuhi target pembangunan.

“Sebaliknya, negara yang belum memiliki penguasaan teknologi digital yang mumpuni akan kesulitan mencapai tujuan dalam pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Amalia dalam keterangannya, Senin (7/12).

Selain itu, cara untuk mempercepat target tersebut adalah pemahaman pada masyarakat mengenai pentingnya tujuan pembangunan di Indonesia, yakni melalui SDGs Media Compact Indonesia. Hal ini pun sudah dilakukan di berbagai negara lainnya yang mendukung percepatan pembangunan.

"Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan tujuan pembangunan berkelanjutan, membantu mendorong tindakan lebih lanjut, dan membantu mendorong aksi pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk 2030," jelasnya.

Potret kemiskinan di Indonesia. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Dia melanjutkan, ada sejumlah manfaat atas implementasi SDGs di Indonesia. Di antaranya, menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya secara efisien.

"Dengan implementasikan SDGs, bisa untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif di masa depan," terangnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Kementerian PPN/Bappenas, Arifin Rudiyanto mengatakan, pandemi COVID-19 telah menurunkan pendapatan kelompok rentan dan miskin. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberikan bantuan pada kelompok tersebut.

Menurut Arifin, pemerintah saat ini juga telah melakukan upaya agar salah target SDGs Indonesia, yakni mengatasi kesenjangan, bisa teratasi.

“Jika kita tidak intervensi, tingkat kemiskinan pada 2020 bisa mencapai 10,54 persen. Namun jika kita intervensi, kemiskinan dapat ditekan menjadi 9,24 persen,” imbuhnya.

Pemerintah juga telah menetapkan tiga strategi dalam mempercepat implementasi SDGs di Indonesia. Hal ini juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Pertama, mewujudkan agenda prioritas nasional terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Kedua, membantu dalam mengakses dana serta membentuk sarana dan instrumen terkait SDGs. Ketiga, menghasilkan pertumbuhan hijau dengan mendorong investasi dan merancang proyek-proyek hijau.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami peningkatan menjadi 9,78 persen atau sebanyak 26,42 juta orang pada Maret 2020.

Sementara angka kesenjangan yang diukur melalui rasio gini juga menunjukkan kenaikan. Rasio gini mencapai 0,381 poin di Maret 2020, naik dari September 2019 yang sebesar 0,380 poin.