Penasihat Prabowo Tekankan Penerimaan Pajak hingga Pentingnya Sektor Informal

Suasana diskusi panel pada acara kumparan The Economic Insights 2025 di The Westin, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Kenaikan tarif pajak dan pengembangan sektor informal dinilai menjadi peluang untuk mengejar pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal ini disampaikan Penasihat Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro dalam acara kumparan The Economic Insights 2025 pada sesi diskusi panel Tantangan dan Peluang Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Nasional, di The Westin Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Bambang menjelaskan, saat ini tax ratio Indonesia masih mencapai 10 persen. Angka ini merupakan salah satu yang terendah di ASEAN. Dia menilai, kenaikan pajak tak perlu dijadikan sebagai prioritas untuk mendorong akselerasi ekonomi di Indonesia.

“Tentunya kita tidak menjadikan kenaikan tarif pajak maupun penambahan objek pajak sebagai prioritas, kalau memang itu dirasakan sangat mendesak, barangkali boleh-boleh saja. Tapi yang lebih penting nomor satu untuk bisa meningkatkan penerimaan pajak,” ujarnya.

“Penerimaan pajak kita itu ringkih, karena bergantung hanya kepada basis pajak, yaitu pembayar pajak yang jumlahnya tidak seberapa besar dibandingkan jumlah penduduk Indonesia,” imbuh Bambang.

Untuk memperbaiki penerimaan pajak, dia menyinggung pentingnya sistem yang mumpuni. Adanya sistem yang komprehensif seperti Coretax, menurutnya, dapat membuat deteksi penerimaan pajak bisa lebih akurat.

Selain persoalan pajak, Bambang turut membahas pentingnya pendampingan negara untuk meningkatkan kualitas pekerja sektor informal dan memastikan lapangan pekerjaan, sebagai salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selama ini, banyak pekerja informal yang kesejahteraannya belum terjamin, terlebih untuk jangka panjang.

Foto bersama usai diskusi panel pada acara kumparan The Economic Insights 2025 di The Westin, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

“Di negara-negara maju, terutama di Jepang, di Korea, backbone dari ekonomi mereka itu adalah di small and medium enterprises (UMKM), kenapa? Karena mereka bagian dari supply chain perusahaan-perusahaan besar,” jelas Bambang.

“Bedanya, di konteks Jepang atau Korea tadi, ESME mereka itu kategori formal. Nah, berarti ada semacam hambatan dari informal menjadi formal di republik ini. Dan yang menjadi concern adalah masih munculnya high cost economy,” imbuhnya.

Dalam diskusi ini turut hadir anggota Dewan Guru Besar FEB UI Telisa Aulia Falianty. Terkait pekerja informal, ia mengatakan, salah satu solusi yang bisa dilakukan pemerintah adalah menyiapkan legalitas usaha informal secara murah.

“Bagaimana pemerintah mensubsidi untuk legalitas usaha, karena kan biasanya itu juga cukup costly ya. Bagaimana kita membuat badan hukum (bagi UMKM dan sektor informal) menjadi sesuatu yang murah. Sudah ada sebetulnya dengan OSS itu NIB untuk UMKM, tapi belm banyak yang tersosialisasikan,” jelas Telisa.

Dia menambahkan, selain mendampingi urusan legal, para pekerja sektor informal juga membutuhkan peningkatan pembiayaan seperti KUR.

“Mudah-mudahan KUR ini juga tidak kena pangkas, ya, sehingga itu tetap berjalan, karena itu cukup bagus,” kata Telisa.

Telisa turut mendorong pelatihan untuk mendongkrak skill para pekerja sektor informal, sehingga harapannya bisa naik kelas menjadi pekerja formal dan lebih sejahtera.

kumparan The Economy Insight 2025 kali ini mengundang para ahli lintas sektor dan sejumlah tokoh yang mengisi sesi-sesi diskusi panel. Mulai dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pariwisata Widiyawati Putri Wardhana, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, hingga Staf Ahli Bidang UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting.

Melalui acara ini, para audiens diharapkan bisa mendapat wawasan strategis terkait prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga menciptakan kolaborasi untuk mendorong dan mewujudkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025.