Penjelasan Bos PLN soal Untung Rp 11 Triliun
PerbesarPT PLN (Persero) baru saja mengeluarkan laporan keuangan 2018 dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam laporan itu, perusahaan berhasil meraih laba bersih Rp 11,6 triliun, naik 161 persen dibandingkan laba bersih 2017 yang hanya Rp 4,42 triliun.
Padahal sebelumnya dalam laporan keuangan pada kuartal III 2018, PLN memperoleh kerugian sebesar Rp 18,4 triliun. Ada perubahan signifikan dalam waktu 3 bulan.
Dikutip dari laporan keuangan PLN untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, PLN memperoleh pendapatan usaha Rp 272,89 triliun sepanjang 2018. Sedangkan beban usaha mencapai Rp 308,18 triliun. Dengan demikian, tercatat rugi usaha sebelum subsidi Rp 35,29 triliun.
Namun, PLN mendapat subsidi listrik dari pemerintah sebesar Rp 48,1 triliun. Angka subsidi meningkat dibanding 2017 yang sebesar Rp 45,73 triliun.
Selain itu terdapat pendapatan atau piutang kompensasi sebesar Rp 23,17 triliun, sehingga laba usaha setelah subsidi menjadi Rp 35,98 triliun. Padahal, pada 2017 tak ada yang namanya pendapatan kompensasi. Begitu juga dalam laporan keuangan PLN pada kuartal III 2018.
Plt Direktur Utama PLN Djoko Abumanan mengatakan, bahwa piutang kompensasi 2018 sebesar Rp 23 triliun berasal dari pendapatan PLN yang hilang sejak 2017 hingga 2018. Penyebabnya ada dua komponen, yakni rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, disusul oleh harga minyak dunia yang ikut merangkak naik kala itu.
Sementara pemerintah tidak menaikkan tarif listrik saat kedua komponen tersebut bergejolak. Kondisi ini membuat pendapatan PLN terganggu karena harus tetap menyuplai listrik bagi 23 juta pelanggan dengan tarif yang sama.
"Iya itu. Pelanggannya berapa? 23 juta lho. Memang kamu mau tarif listrik naik? Kan enggak," kata Djoko saat ditemui di Gelora Bung Karno, Jakarta, usai melepas mudik bareng BUMN, Kamis (30/5).
Berdasarkan catatan kumparan, pada tahun lalu, PLN sudah mengeluhkan pendapatannya yang terganggu karena kurs rupiah melemah dan harga bahan bakar untuk listrik, terutama BBM dan gas naik.
Misalnya saja, pada kinerja keuangan kuartal III 2018, beban usahanya mengalami kenaikan terutama dari biaya bahan bakar dan pelumas yang melonjak menjadi Rp 101,87 triliun. Padahal kuartal III 2017 hanya Rp 85,28 triliun. Belum lagi, biaya pembelian tenaga listrik juga meningkat dari Rp 53,54 triliun menjadi Rp 60,61 triliun.
Sementara itu, setiap pelemahan rupiah sebesar Rp 100 per dolar AS, beban PLN bertambah Rp 1,2 triliun. Pun dengan harga minyak dunia, jika kenaikan harga minyak (ICP) USD 1 per barel, maka beban keuangan yang ditanggung oleh perusahaan bertambah Rp 268 miliar.
Djoko menyebut jika piutang kompensasi itu masuk dalam pendapatan kompensasi. Sebab, kewajibannya akan dibayar. Adapun pihak yang bakal membayarnya adalah pemerintah.
Djoko menegaskan jika piutang kompensasi bukan termasuk biaya subsidi yang juga harus dibayar pemerintah. Adapun besaran piutang kompensasi hingga Rp 23 triliun karena dalam rentang waktu hampir dua tahun dengan jumlah pelanggan yang puluhan juta.
Djoko mengaku piutang kompensasi Rp 23 triliun yang ditulis dalam laporan, perusahaan belum mendapatkan uangnya.
"Uangnya belum dikasih. Semua equal. Enggak cash basic. Jadi kita catat tuh kewajiban. Saya enggak tahu (masuk APBN atau tidak). Itu (urusan) regulator," tandasnya.