Pensiun Dini PLTU Terganjal Pendanaan, Pemerintah Pertanyakan Dana JETP

17 November 2023 17:18 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ilustrasi PLTU. Foto: Dok. PLN
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi PLTU. Foto: Dok. PLN
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan program pensiun dini (early retirement) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terganjal pendanaan yang murah.
ADVERTISEMENT
Arifin menuturkan, komitmen pendanaan transisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP) dari negara maju, termasuk Amerika Serikat (AS), sebesar USD 20 miliar hingga kini belum ada penjelasan.
"Kemarin sudah dipertanyakan Pak Presiden (Jokowi), ke Pak Biden bahwa harus ada sumber dana yang beban bunganya dan memudahkan tidak seperti komersial finansial," ungkapnya di kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/11).
Dia melanjutkan, JETP tersebut diutamakan untuk 5 program, yaitu pensiun dini PLTU, transmisi listrik, energi baru terbarukan (EBT) bersifat baseload dan non baseload, serta untuk ekosistem
"Nanti kita gali lagi terutama yang transmisi yang perlu kita sempurnakan," lanjut Arifin.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu, menuturkan dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk periode 2024-2033, pensiun dini PLTU tidak lagi menjadi keharusan.
ADVERTISEMENT
PT PLN (Persero) menetapkan skenario bernama accelerated renewable energy development with coal phase down, di mana PLTU masih tetap beroperasi sampai masa akhir kontrak, namun dengan penambahan teknologi Carbon Capture and Storage (CCUS).
"Dalam perjalanan kondisional tadi, ada pendanaan yang cukup ya boleh early retirement, asal ada pendanaan jadi kondisional tapi default-nya kita masih phasing down bukan passing out," jelas Jisman saat ditemui di kompleks parlemen, Rabu (15/11).
Jisman melanjutkan, pendanaan dari JETP tidak bisa diandalkan untuk pensiun dini PLTU, sementara Indonesia masih perlu pengembangan pembangkit lain yang bersifat baseload.
"Jadi jangan kita perang terhadap pembangkit, kita perang terhadap emisi. Kalau kita tidak dapat pendanaan bagaimana? Dia bukan early retirement, tapi natural, sampai habis (kontrak)," lanjut dia.
ADVERTISEMENT