Perputaran Uang di Tahun Politik Diproyeksi Tembus Rp 100 Triliun

6 Desember 2023 15:19 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pekerja menurunkan kotak suara pemilu 2024 saat tiba di Gudang Logistik KPU Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/10/2023).  Foto: Novrian Arbi/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Pekerja menurunkan kotak suara pemilu 2024 saat tiba di Gudang Logistik KPU Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/10/2023). Foto: Novrian Arbi/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksi perputaran uang di tahun politik mencapai Rp 100 triliun. Perputaran uang tersebut ditopang oleh sektor makanan dan minuman, akomodasi, hotel, transportasi hingga logistik.
ADVERTISEMENT
Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, mengatakan perputaran uang itu akan terjadi dalam waktu yang sangat cepat sehingga menjadi katalis positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Di sisi lain, belanja konsumsi yang tinggi menjadi hal yang menarik di tahun politik. Selain itu, terdapat pengeluaran anggaran pemerintah jelang pemilu sekitar Rp 50-60 triliun.
“Saya menghitung mungkin totalnya hampir Rp 100 triliun akan terjadi perputaran uang yang luar biasa di tahun politik. Apakah itu untuk belanja makan minum, akomodasi, hotel, transportasi, logistik,” kata Tauhid dalam Seminar Proyeksi Ekonomi 2024 di Hotel Aryaduta, Rabu (6/12).
Meski demikian, situasi ekonomi global di tahun depan masih belum normal dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dari berbagai lembaga internasional sebesar 2,8 persen. Tak hanya itu, perang Ukraina-Rusia serta krisis Timur Tengah masih berlanjut dan menyeret harga pangan.
ADVERTISEMENT
“Di China ekonominya mengalami perlambatan dan situasi global sangat mendera kita. Ini bisa menurunkan potensi impor dan ekspor kita di tahun depan,” lanjut Tauhid.
Tantangan perekonomian Indonesia tahun 2024 adalah situasi era suku bunga tinggi, di mana belum ada ketidakpastian The Fed masih akan menurunkan atau menahan suku bunga.
“Di tahun pemilu biasanya presiden baru akan menggenjot utang. Mereka kan sudah janji politik macam-macam. Biasanya tahun pertama mereka coba menggenjot baru slow down-kan lagi,” imbuhnya.