Persoalan Krusial Pemerintah Soal Pangan: Distribusi dan Data

Pedagang sayur di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Foto: Abdul Latif/kumparan

Debat capres dan cawapres yang ke-2 pada 17 Februari 2019 mendatang akan membahas salah satunya menyangkut soal pangan. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core), Mohammad Faisal, memberikan sejumlah catatan mengenai kebijakan pangan seperti masalah distribusi.

"Nah, yang kurang itu sebetulnya menyentuh ke permasalahan yang krusial yaitu di distribusi pencadangan dan tata kelola cadangan pangan," katanya saat ditemui di Hongkong Cafe, Jakarta Pusat, Jumat (15/2).

Dia menilai distribusi atau rantai pasok masih menjadi masalah klasik pangan di Indonesia. Pemerintah dianggap belum mampu memberikan solusi menyelesaikan masalah ini. Ujungnya tetap petani yang dirugikan.

"Karena kebijakan itu tadi (harusnya) berpihak pada petani dalam negeri," imbuhnya.

Capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Maruf dan nomor urut 02 Prabowo-Sandi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Masalah krusial lainnya mengenai data pangan. Data pangan yang dipegang pemerintah kerap tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Bahkan, data pangan antar instansi kementerian/lembaga berbeda. Data pangan sangat penting dalam menentukan kebijakan yang diambil pemerintah.

"Sampai saat sekarang carut marut. Nah jadi kenapa data itu berkaitannya dengan impor. Karena data yang tidak akurat menyebabkan kebijakan tidak tepat. Sementara kita pada saat bulan ini harus segera impor menjadi telat," ucapnya.

Untuk itu, Faisal berharap kedua capres dan cawapres mampu memberikan jalan keluar untuk segera membereskan masalah distribusi dan data pangan.

"Semoga persoalan-persoalan terkait kebijakan impor tersebut juga mampu dibahas lebih ke how to atau bagaimana mencari cara-cara menyelesaikan tersebut," jelasnya.