PLN Butuh USD 130 M Buat Transisi Energi Bersih hingga 2030, Dananya dari Mana?

Mensesneg Pratikno meresmikan revitalisasi kelistrikan PLN di Istana Kepresidenan Jakarta. Foto: PLN

PLN telah menyusun peta jalan transisi energi bersih baik melalui pensiun dini PLTU hingga mempercepat pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan.

EVP Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PLN, Warsono, mengatakan kebutuhan investasi PLN untuk transformasi energi bersih hingga 2030 mencapai USD 130 miliar. Sebanyak USD 20 miliar dari kebutuhan itu akan didapat dari komitmen pendanaan Joint Statement Just Energi Transition Partnership (JETP).

Lantas bagaimana strategi PLN menambal sisa kebutuhan anggaran yang mencapai USD 110 miliar itu?

Warsono megatakan pihaknya tidak tertutup dengan kerja sama pendanaan dari berbagai institusi keuangan dalam maupun luar negeri. Dan pendanaan JETP merupakan satu contohnya.

"Misalnya kita juga punya investor dari Timur Tengah untuk membangun PLTS. Itu dari Timur Tengah, itu kan di luar JETP. Gotong-royong seluruh dunia," kata Warsono saat ditemui di Kantor CSIS, Jakarta, Kamis (3/8).

Transisi energi terbarukan PLN. Foto: Dok. Istimewa

Melalui JETP, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi puncak gas rumah kaca (GRK) sampai pada 290 MT CO2 tahun 2030, mempercepat bauran energi terbarukan menjadi 34 persen tahun 2030, dan mencapai emisi nol bersih (Net Zero Emission, NZE) pada tahun 2050.

"Menurut kami, proyek-proyek dari PLN mendapat dukungan dana yang baik, sebelum ada JETP juga, baik dari lembaga keuangan internasional, termasuk pada yang berbunga rendah. itu yang kita cari," kata dia.

Dalam upaya mendapat dukungan pendanaan itu, ada tantangan di mana saat ini proyek pensiun dini PLTU masuk dalam kategori merah dalam taksonomi perbankan. Menanggapi itu, Warsono mengatakan PLN tidak bisa sendirian. PLN membutuhkan dukungan dari pihak yang berwenang mengatur soal kebijakan pendanaan perbankan tersebut.

"Itu bukan kewenangan PLN soal pendanaan. Kami fokusnya bagaimana meningkatkan efisensi dalam penyelenggaran kendaraan listrik dan peningkatan EBT," pungkas dia.