Populer: Bandara YIA yang Bikin Utang AP I Bengkak; Konglomerat RI Itu-itu Saja

Suasana di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA). Foto: Michael Agustinus/kumparan

Yogyakarta International Airport (YIA) atau Bandara YIA belakangan ini masih menjadi perhatian publik. Sebab, bandara tersebut disebut-sebut membuat utang PT Angkasa Pura I (Persero) membengkak.

Kabar tersebut menjadi salah satu berita populer di kumparanBisnis. Selain itu, berita populer lainnya mengenai Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyebut konglomerat di Indonesia hanya itu-itu saja.

Berikut ini rangkuman selengkapnya berita populer di kumparanBisnis sepanjang hari Minggu (19/12):

Bandara YIA Bikin Utang AP I Bengkak

Yogyakarta International Airport atau Bandara YIA, bandara internasional di Kulon Progo yang sempat disebut Presiden Jokowi sebagai salah satu bandara terbaik di Indonesia, jadi salah satu penyebab membengkaknya utang PT Angkasa Pura I (Persero).

Traffic penumpang Bandara Baru Yogyakarta (YIA) sepanjang Januari-November 2021 (11 bulan) tercatat hanya 1,2 juta penumpang. Untuk ukuran bandara baru dengan kapasitas 20 juta penumpang per tahun, traffic penumpang yang tercatat hingga November tersebut memang masih sangat jauh dari kapasitas.

Utang Angkasa Pura I kepada kreditur dan investor per November 2021 mencapai Rp 28 triliun. Beban utang AP I meningkat karena sejumlah bandara baru yang dikelolanya sepi penumpang. kumparan baru-baru ini melihat langsung suasana Bandara YIA.

Bahlil Sebut Konglomerat RI Itu-itu Saja

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, mengatakan perusahaan swasta, besar maupun kecil, merupakan pahlawan ekonomi ketika pandemi saat ini.

Hal itu disebabkan para pelaku usaha, terutama UMKM bisa meningkatkan daya beli masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, sehingga memberikan masyarakat kepastian pendapatan.

"131 juta lapangan pekerjaan di Indonesia itu kontribusi terbesar dari UMKM sebesar 120 juta. Dari total unit usaha kita 99,7 persen itu UMKM yang jumlahnya 64 juta. Tetapi, akses ekonomi kita dikuasai oleh kelompok yang tidak lebih dari 1 persen," tutur Bahlil dalam Prosesi penandatanganan komitmen kerja sama dalam program kolaborasi PMA/PMDN dengan UMKM di Bali, Sabtu (18/12).

Bahlil Lahadalia usai dilantik sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rabu (28/4). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Terkait kelompok pengusaha 1 persen tersebut, Bahlil menceritakan kondisi saat krisis moneter tahun 1998-1999 silam. Dia berkata, saat itu pengusaha besar tidak setangguh pengusaha kecil atau UMKM.

"Kemudian terjadi krisis, ada dua krisis, politik dan ekonomi. Terjadilah reformasi, konsensus politik adalah semua pemilihan secara langsung, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, menteri, semua berganti-ganti, yang enggak berganti-ganti satu yaitu ekonomi. Konglomerat itu-itu aja enggak pernah ganti," sambung dia.