Populer: BGN Coret 80 Sekolah Elite; Realisasi Anggaran MBG Rp 117 T
PerbesarPencoretan 80 sekolah swasta elite dari daftar penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu berita populer kumparanBISNIS sepanjang Jumat (28/8).
Berita populer lainnya adalah realisasi anggaran program MBG telah mencapai Rp 117 triliun per Agustus 2026. Lebih jelasnya, berikut rangkuman berita populer tersebut:
BGN Coret 80 Sekolah Swasta Elite dari Penerima MBG
Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah taktis dalam efisiensi anggaran dengan mencoret sekitar 80 sekolah swasta kategori elite dari daftar penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini menyasar sekolah-sekolah yang dinilai memiliki kemampuan finansial mandiri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi siswanya, tanpa memerlukan stimulus atau bantuan dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
Kepala BGN Sudaryono mengonfirmasi kebijakan ini sudah mulai berjalan di seluruh Indonesia. Selain sekolah umum swasta berbiaya tinggi, klasifikasi pencoretan ini juga mencakup sekolah-sekolah berasrama yang telah memiliki sistem logistik pangan terintegrasi secara internal, seperti Taruna Nusantara dan Kemala Bhayangkari.
Demi menjamin akuntabilitas serta transparansi publik, BGN juga telah meluncurkan platform pemantauan digital berupa radar MBG. Melalui sistem ini, masyarakat dan pihak terkait dapat langsung memeriksa status pemenuhan alokasi serta memastikan ketepatan sasaran distribusi program MBG di setiap sekolah di tanah air.
Realisasi Anggaran MBG Capai Rp 117 Triliun per Agustus 2026
Realisasi belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencatatkan penyerapan sebesar Rp 117 triliun per Agustus 2026. Realisasi ini setara 56 persen dari total pagu anggaran tahunan MBG 2026 yang sebelumnya telah dirasionalisasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dari Rp 268 triliun menjadi Rp 229 triliun. Langkah penataan fiskal ini dilakukan demi memastikan efektivitas pemanfaatan dana di lapangan.
Sementara proyeksi tahun depan, BGN merencanakan pagu anggaran sebesar Rp 240 triliun, di mana 97 persen atau sekitar Rp 232,8 triliun akan dialokasikan langsung pada intervensi program gizi yang menyasar target ambisius sebanyak 72,1 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Sementara itu, porsi belanja non-program atau operasional lembaga hanya dibatasi sebesar 3 persen atau sekitar Rp 7,2 triliun.
Alokasi ini difokuskan pada penguatan fungsi pengawasan keuangan, monitoring lapangan, serta pembiayaan gaji bagi lebih dari 30.000 aparatur sipil dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).