Populer: Gaji Eks Menteri Jokowi Jadi Komisaris BUMN; Brimob Lirik Maung Pindad

Kunjungain kerja Presiden Jokowi dan Menparekraf Wishnutama di Banyuwangi. Foto: Biro Pers Istana

Berita mengenai eks menteri Jokowi yang menjadi komisaris BUMN hingga pelaku usaha bus yang kian tertekan menjadi yang berita populer di kumparanBisnis, Minggu (14/2).

Untuk lebih jelasnya, berikut rangkuman berita populer tersebut:

Hitung-hitungan Gaji Eks Menteri Jokowi yang Kini Menjabat Komisaris BUMN

Sejumlah mantan menteri era Jokowi banyak yang kini beralih profesi menjadi komisaris di perusahaan berpelat merah. Terbaru adalah Mantan Menparekraf Wishnutama yang kini menjadi Komisaris Utama Telkomsel.

Ada juga Andrinof Chaniago yang saat ini menjadi Wakil Komisaris Bank Mandiri. Sebelumnya, Andrinof menjabat sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas saat dari 27 Oktober 2014 hingga 12 Agustus 2015 atau saat awal Jokowi memimpin di periode pertama.

Selain itu, ada mantan Wakil Menteri (Wamen) ESDM, Archandra Tahar, yang kini menduduki porsi Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Persero).

Menurut Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, penghasilan Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas BUMN setara 45 persen dari gaji Direktur Utama.

Selain itu, Dewan Komisaris BUMN memperoleh tunjangan berupa Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan transportasi (bisa diganti dengan fasilitas mobil dinas), dan asuransi purna jabatan. Komisaris juga memperoleh fasilitas kesehatan dan fasilitas bantuan hukum. Tak lupa, Komisaris Utama BUMN akan mendapatkan bonus tahunan sebesar 45 persen dari tantiem yang diterima Direktur Utama.

Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) terpilih Arcandra Tahar berpose seusai mengikuti RUPS Luar Biasa di Auditorium PGN, Jakarta, Selasa (21/1). Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

kumparan mengambil contoh perkiraan gaji Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Mengutip laporan keuangan Pertamina tahun 2018 (audited), total gaji dan imbalan lainnya (termasuk bonus) dalam setahun untuk 11 Direksi dan 7 Komisaris Pertamina sebesar USD 47,273 juta atau setara Rp 661,82 miliar (kurs USD 1=Rp 14.000).

Dalam perhitungan rata-rata yang dibuat kumparan, bila diasumsikan setiap individu menerima sama rata, maka penghasilan untuk Direksi dan Komisaris BUMN bisa Rp 3,064 miliar per bulan atau Rp 36,768 miliar dalam setahun.

Sebagai catatan, besaran gaji, tunjangan, dan bonus yang diterima oleh jabatan Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur, Komisaris Utama, dan Komisaris berbeda-beda menurut Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-04/MBU/2014. Di dalam aturan tersebut juga dijelaskan perhitungan gaji hingga pembagian bonus untuk Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

Rantis Buatan Pindad Dilirik Brimob

Kendaraan rantis Maung menjadi andalan PT Pindad (Persero) dalam memenuhi kebutuhan alat angkut khusus militer dan nonmiliter. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah memesan 500 unit rantis Maung.

Pesanan tersebut secara bertahap telah diserahkan PT Pindad kepada Prabowo, yang selanjutnya disebar ke kesatuan TNI.

Setelah dipesan Prabowo, rantis yang dibanderol Rp 600 juta per unit tersebut kini tengah dilirik oleh Kesatuan Brimob Polri. Brimob disebut-sebut bakal memesan rantis Maung. Dari foto yang diterima kumparan, terlihat sebuah rantis Maung yang telah ditempel logo Brimob.

"Brimob sudah ada komitmen dan sudah ada anggarannya," sumber internal Pindad kepada kumparan, Minggu (14/2).

Kendaraan lapis baja Maung buatan PT Pindad. Foto: Dok. Istimewa

Pengusaha Bus Menjerit

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI, Shafruhan Sinungan, mengakui COVID-19 memukul usaha yang digelutinya.

Shafruhan merasa setiap pengusaha memang harus optimistis bisa bangkit. Namun, kalau pandemi terus meningkat maka rasa percaya diri itu bisa jadi tidak berlaku saat ini.

“Ini akan banyak sekali pengusaha-pengusaha angkutan baik yang individu maupun berbentuk koperasi atau perusahaan akan ambruk, pasti itu,” kata Shafruhan saat dihubungi kumparan, Minggu (14/2).

Kondisi tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang membatasi pergerakan masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19. Sehingga, Shafruhan merasa sulit mendapatkan keuntungan karena bisnis transportasi selalu berhubungan dengan pergerakan orang.

“Masih jauh (untuk dapat keuntungan). Ya itu tadi mobilitas orang dibatasi, bahkan dikurangi karena kita juga sadari peningkatan orang yang terpapar COVID-19 bertambah terus,” ujar Shafruhan.

“Kalau yang kuat modal paling sekitar 2 tahun yang kuat modal (bertahan). Kalau yang enggak kuat sih setahun lagi juga ambruk,” tambahnya.