Populer: Jokowi Resmikan Smelter Freeport; Dana Pilkada Serentak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara peresmian produksi smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, Senin (23/9/2024). Foto: Achmad Ghifari/kumparan

Presiden Jokowi resmikan produksi perdana katoda tembaga dari fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di Gresik, Jawa Timur, milik PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi berita yang ramai dibaca pada Senin (23/9).

Selain itu, dana dalam skema Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan pemilihan daerah (Pilkada) serentak tercatat sebesar Rp 37,43 triliun per 20 September 2024 juga menjadi berita yang banyak dibaca di kumparanBisnis.

Jokowi Resmikan Smelter Freeport

Jokowi menyebut nilai investasi untuk proyek yang menempati lahan 100 hektar di Java Integrated Industrial Ports Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur ini mencapai Rp 56 triliun.

"Saya tahu memang ini adalah investasi yang tidak kecil, Rp 56 triliun itu bukan uang yang kecil, uang yang gede banget. Sehingga saya juga sadar memang perusahaan harus mengkalkulasi perusahaan harus berhitung apa keuntungan membangun smelter sebesar ini," Kata Jokowi.

Selain itu Jokowi juga menyebut potensi penerimaan negara dari pembangunan produksi smelter dari PT Freeport Indonesia ini bisa mencapai Rp 80 triliun.

"Hitung-hitungan saya penerimaan negara masuk kira-kira Rp 80 triliun rupiah dari PT Freeport Indonesia, baik berupa dividen royalti, pph badan, pph karyawan, pajak untuk daerah, bea keluar, pajak ekspor semuanya kira-kira angkanya seperti itu. Ini angka yang sangat besar sekali," ujar Jokowi.

Smelter PT Freeport Indonesia ini dirancang dengan kapasitas pemurnian 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Nantinya, bersama dengan smelter yang dioperasikan PT Smelting, smelter PT Freeport Indonesia akan memurnikan 3 juta ton konsentrat tembaga per tahun dengan produksi sekitar 1 juta ton katoda tembaga, 50 ton emas dan 200 ton perak per tahun.

Dana Pilkada Serentak

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyebut dana Pilkada akan disebar untuk beberapa lembaga terkait yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

“Pelaksanaan Pilkada itu menggunakan anggaran daerah dan anggaran daerah itu dihibahkan kepada KPU daerah dan Bawaslu daerah. Per tanggal 20 September 2024 ini 99,75 persen dari hibah daerah sudah direalisasikan,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (23/9).

Rincian realisasi dana hibah yang telah disalurkan untuk KPU sebesar Rp 28,70 triliun atau 99,78 persen dari total anggaran untuk KPU yang sebesar Rp 28,76 triliun. Sedangkan, realisasi anggaran hibah untuk Bawaslu sebesar Rp 8,73 triliun atau sekitar 99,67 persen dari total anggaran yang ditetapkan untuk Bawaslu sebesar Rp 8,76 triliun.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan memotong secara otomatis dari jumlah kewajiban transfer ke daerah jika daerah tersebut belum menyetorkan kewajibannya.