Populer: Jubir Luhut Bicara soal Edhy; Jokowi Diminta Setop Ekspor Benih Lobster

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) usai dihadirkan di konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11). Foto: Humas KPK

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo diciduk KPK, Rabu dini hari (25/11). Sontak, perkembangan kabar itu jadi deretan berita yang ramai dibaca publik.

Salah satunya yang masuk deretan berita populer, yakni angkat bicaranya Juru Bicara Luhut terkait penangkapan tersebut.

Adapun berita lain yang juga ramai, yakni soal banyaknya tokoh yang pernah meminta Presiden Jokowi menyetop ekspor benih lobster. Langkah membuka keran ekspor inilah yang disinyalir jadi penyebab Edhy Prabowo tersandung dan mesti berurusan dengan lembaga antirasuah. Berikut rangkumannya:

Jubir Luhut Tanggapi OTT Edhy Prabowo

Juru Bicara Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, buka suara terkait ditangkapnya Edhy Prabowo oleh KPK. Sebagaimana diketahui, Kementerian KP yang dipimpin Edhy, berada di bawah Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

Mewakili Kemenko Marves, Jodi menyatakan keprihatinannya atas kasus yang melibatkan Edhy. Ia meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

"Tentunya kita ikut prihatin. Kita imbau agar semua pihak yang terlibat menghormati proses yang sedang berlangsung," tulis jubir Luhut itu menjawab pertanyaan kumparan.

Benih Lobster. Foto: dok. KKP

NU, Muhammadiyah, hingga Emil Salim Pernah Mohon Jokowi Setop Ekspor Benih Lobster

Sejak awal wacana membuka keran ekspor benih lobster atau benur ini mengemuka, sudah mendapat tentangan dari banyak pihak.

Bahkan, dua ormas Islam pun, Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah, turut menolak rencana Menteri KP tersebut.

Penolakan senada juga datang dari kalangan ekonom senior, Emil Salim salah satunya. Ia meminta Jokowi untuk menghentikan kebijakan tersebut.

Baik NU, Muhammadiyah, maupun Emil Salim, ketiganya sama-sama menilai bahwa kebijakan ekspor benur itu hanya akan merugikan nelayan, dan juga tidak menguntungkan bagi kepentingan masyarakat secara luas.