Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
Populer: Munaslub Kadin 2024 Ilegal; Satgas BLBI Sita Aset Obligor Rp 209 M
15 September 2024 6:32 WIB
·
waktu baca 3 menitADVERTISEMENT
Kubu Kamar Dagang Industri (Kadin ) Indonesia yang terpecah jadi dua menjadi salah satu berita paling banyak dibaca sepanjang Sabtu (14/9). Kubu Arsjad Rasjid dengan tegas menyatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia dengan agenda utama menggantikan Ketua Umum Arsjad menjadi Anindya Bakrie ilegal dan melanggar aturan organisasi.
ADVERTISEMENT
Tak hanya itu, ada pula kabar tentang Satgas BLBI yang menyita lagi harta obligor senilai Rp 209 miliar. Berikut rangkuman berita populer di kumparanBisnis:
21 Kadin Daerah Tolak Munaslub
Dewan Pengurus Kadin Indonesia menegaskan penyelenggaraan Munaslub merupakan pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia yang disahkan melalui Keppres No. 18/2022. Pasalnya, penyelenggaraan Munaslub tidak melalui tahapan-tahapan yang diwajibkan oleh AD/ART, seperti adanya Surat Peringatan Pertama dan Kedua sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia.
Sejumlah Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa tersebut tidak memenuhi syarat untuk mengajukan penyelenggaraan Munaslub. Sebanyak 21 dari 35 Kadin Provinsi di seluruh Indonesia pun telah menolak dan menyatakan penyelenggaraan Munaslub tersebut melanggar aturan organisasi yang telah disepakati bersama.
21 Dewan Pengurus Kadin yang melakukan penolakan antara lain Provinsi Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya.
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM, Dhaniswara K. Harjono, mengatakan pelaksanaan Munaslub Kadin 2024 hari ini tidak sah atau ilegal karena melanggar AD/ART Kadin Indonesia.
“Munaslub dinyatakan sah dan mencapai kuorum jika dihadiri lebih dari setengah (50% + 1) peserta penuh, dan keputusannya dianggap sah serta mengikat organisasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak. Dengan adanya 21 penolakan Kadin Daerah, maka pelaksanaan Munaslub 2024 ini adalah tidak kuorum dan ilegal,” tegas Dhaniswara dalam keterangan resmi Kadin Indonesia, Sabtu (14/9).
Satgas BLBI Sita Lagi Harta Obligor Rp 209 M
Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban, mengatakan tujuan kegiatan tersebut untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI oleh Satgas BLBI.
ADVERTISEMENT
"Penyitaan pertama yaitu atas harta kekayaan lain obligor Kaharudin Ongko berupa 67 bidang tanah hak guna bangunan atas nama PT Indokisar Djaya seluas 38.085 m² berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dengan estimasi nilai tanah sebesar Rp194,04 miliar," ujar Rionald dalam keterangan resmi, Sabtu (14/9).
Rionald menjelaskan, penyitaan ini dilakukan dalam rangka penyelesaian utang kepada negara yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh Kaharudin Ongko.