Populer: Prabowo Minta Pekerja PT Sritex Diselamatkan; RI Mau Gabung BRICS

Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan/Lembaga hingga Utusan Khusus Presiden mengikuti retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat (25/10/2024). Foto: Dok. Istimewa

Kabar mengenai Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan untuk menyelamatkan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk alias PT Sritex yang dinyatakan pailit, menjadi informasi yang banyak dibaca di kumparanBisnis sepanjang Jumat (25/10).

Selain itu ada juga berita mengenai Indonesia yang akan bergabung dengan forum BRICS. Berikut rangkumannya:

Instruksi Prabowo agar Selamatkan Pekerja Sritex

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan anak buahnya segera mengambil langkah menyelamatkan pekerja Sritex. Hal ini diutarakan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, setelah Sritex yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Menteri-menteri tersebut dari empat kementerian termasuk dirinya Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga Kementerian Ketenagakerjaan yang akan mengkaji skema yang tepat untuk hal ini.

Cawapres 02, Gibran Rakabuming Raka mendapat sambutan antusias dari ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman TBK atau Sritex saat berkunjung ke pabrik perusahaan tekstil yang berkantor pusat di Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024). Foto: Dok. Istimewa

“Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex” kata Agus dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10).

Sebab menurut Agus, penyelamatan pekerja Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi prioritas pemerintah saat ini.

“Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK. Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan,” jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga meminta perusahaan tekstil raksasa tersebut untuk tidak terburu-buru melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya, usai dinyatakan pailit.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri menuturkan pemangkasan pekerja tidak seharusnya dilakukan sebelum adanya putusan yang inkrah dari Mahkamah Agung (MA).

Ilustrasi Sritex Foto: zakir1346/Shutterstock

PT Sritex dinyatakan pailit oleh PN Niaga Semarang. Keputusan tersebut tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon perkara adalah PT Indo Bharta Rayon, Abraham Devrian dan rekan. Sementara, perkara tersebut mengadili para termohon, PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

"Menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya," bunyi petitum perkara tersebut, dikutip Kamis (24/10).

Indonesia akan Gabung Forum BRICS

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi, menanggapi pertanyaan terkait partisipasi Indonesia di forum BRICS dan potensi gangguan terhadap keanggotaan Indonesia di organisasi internasional lain seperti OECD. Dia menegaskan Indonesia tetap memegang prinsip bebas aktif dalam setiap forum internasional yang dihadiri.

BRICS merupakan kelompok negara berkembang yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok (China), dan Afrika Selatan (South Africa). Tujuan pembentukan kelompok ini adalah untuk memperkuat kerja sama ekonomi, politik, dan budaya antara negara-negara anggotanya, serta untuk meningkatkan pengaruh mereka di kancah global.

Presiden Putin memimpin KTT BRICS Plus 2024 di Kazan, Rusia, Kamis (24/10/2024). Foto: Sergey Bobylev/Photohost agency brics-russia2024.ru

“Kalau diundang (forum BRICS) ya tetap harus hadir. Apa pun forumnya, kalau diundang Indonesia harus hadir,” kata Edi kepada wartawan di Kantor Kementerian Perekonomian, Jumat (25/10).

Menurut dia, kehadiran Indonesia dalam setiap forum tetap harus didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif.

"Visi Indonesia jelas, ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bebas aktif. Bebas itu bukan berarti netral, bebas itu artinya kita bisa ada di pihak mana pun selama untuk kepentingan nasional, manfaatnya besar,” ungkapnya.

Selain itu, Edi menegaskan, BRICS dan OECD memiliki peran yang berbeda, meskipun memiliki kesamaan sama-sama organisasi internasional. "OECD itu adalah lembaga benchmarking untuk standar. Bukan trade block, makanya di dalam OECD tidak ada perundingan. Yang ada adalah diskusi, konsultasi," jelasnya.

BRICS memiliki sejarah yang berbeda dan kini berkembang dengan fokus yang lebih luas. Dia juga tidak menampik, sebelumnya Indonesia pernah ditawari untuk bergabung dengan BRICS, tetapi memilih untuk mempertahankan posisinya sebagai middle power.

"Kita posisinya seperti di G20, kita middle power, di tengah. Makanya kita menjaga supaya kita selalu bisa menjadi connectors, menjadi jembatan antara semua blok," tutur Edi.

Pada saat yang sama, Edi menuturkan Indonesia lebih berfokus pada efisiensi ekonomi. Hal ini diutarakan Edi kala ditanya mengenai langkah BRICS yang fokus pada de-dolarisasi.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi. Foto: Akbar Maulana/kumparan

"Kalau kita sebenarnya melihatnya adalah efficient economy. Bagaimana mencari selalu peluang-peluang yang membuat ekonomi kita efisien. Tidak kemudian hanya spesifik bicara politik untuk memihak ini, memihak itu,” tegasnya.

Edi menjelaskan sebagai salah satu langkah efisiensi ekonomi, Indonesia telah mengembangkan transaksi dengan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT).

"Tujuan utamanya lebih kepada efficient economy. Bukan masalah kita sensitif dengan sebuah currency,” kata Edi.

Menurut dia Indonesia tidak ingin terbawa oleh manifesto tertentu yang bisa mengganggu keseimbangan dalam perekonomian nasional. "Kita ingin proses perdagangan, misalnya logistic cost kita murah, proses transportasi kita terjangkau, supaya semuanya menjadi lebih mudah,” imbuhnya.