Populer: Presdir Unilever Indonesia Resign; Prabowo-Gibran Mau Pisahkan DJP

Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk Ira Noviarti. Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) Ira Noviarti mengundurkan diri per 24 Oktober 2023. Kabar tersebut menjadi berita populer di kumparanBisnis sepanjang, Kamis (26/10).

Tak hanya itu, ada juga kabar Prabowo-Gibran yang ingin memisahkan Ditjen Pajak dengan Kemenkeu menjadi Badan Penerimaan Negara. Berikut rangkumannya:

Ira Novianti Resign dari Presdir Unilever Indonesia

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) mengumumkan pengunduran diri Presiden Direktur perusahaan, Ira Noviarti per 24 Oktober 2024.

“Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Ibu Ira Noviarti dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan sehubungan dengan alasan pribadi yang akan berlaku efektif sejak disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berikutnya,” tulis Direktur dan Sekretaris Perusahaan Unilever, Nurdiana Darus yang dikutip dari keterbukaan informasi di BEI, Kamis (26/10).

Sehubungan dengan pengunduran diri tersebut, pemegang saham utama Perseroan berencana untuk mengusulkan Benjie Yap sebagai Presiden Direktur Perseroan yang baru untuk disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang sama.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) di Kantor Pusat Unilever Indonesia BSD, Kamis (22/6/2023). Foto: Unilever Indonesia

Meski begitu, usai melepas jabatan Presdir, Unilever mengaku Ira selaku Presiden Direktur Perseroan akan memulai peran baru bersama Unilever.

Posisi Ira yang baru bersama Unilever akan diumumkan pada waktunya, dan suksesornya akan diusulkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan berikutnya.

Prabowo Mau Pisahkan DJP dengan Kemenkeu

Rencana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tercantum dalam visi misi Prabowo-Gibran.

Nantinya, Prabowo-Gibran akan membentuk Badan Penerimaan Negara yang akan bertugas mengelola berbagai penerimaan negara, salah satunya pajak.

Dalam dokumen itu dijelaskan, sebagian pembangunan ekonomi perlu dibiayai dari anggaran pemerintah. Kemudian, anggaran pemerintah perlu ditingkatkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak (PNBP).

Pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (26/10/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

"Untuk itu, negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23 persen," tulis dokumen yang diterima kumparan, dikutip Kamis (26/10).

Selain Prabowo-Gibran, pemisahan antara DJP dengan Kemenkeu juga tercantum dalam program kerja bacapres-bacawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Pembentukan Badan Penerimaan Negara sebenarnya telah lama diwacanakan, bahkan saat kampanye Jokowi pada 2014 lalu. Pada 2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkirim surat ke Presiden Jokowi untuk memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Kemenkeu.

Namun demikian, hal tersebut saat itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sejak awal menjabat Menkeu di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini paling vokal menolak rencana pemisahan otoritas pajak.