Populer: Rumah Subsidi Banyak yang Kosong; Sri Mulyani Waspada Perubahan Iklim

Foto udara sebuah kompleks perumahan yang sedang dibangun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (3/4/2023). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Kabar terkait Kementerian PUPR yang mencatat sekitar 60 sampai 80 persen rumah subsidi tidak dihuni menjadi salah satu berita populer di kumparanBisnis sepanjang Sabtu (24/5).

Selain itu, ada kabar terkait Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mewaspadai perubahan iklim yang tidak kalah menyita perhatian publik.

Berikut ini rangkuman selengkapnya berita populer di kumparanBisnis:

Kementerian PUPR Catat Tingkat Kekosongan Rumah Subsidi hingga 80 Persen

Dirjen Perumahan PUPR Iwan Suprijanto membuka BTN Properti Expo, Minggu (15/5). Foto: Muhammad Darisman/kumparan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan penyaluran bantuan rumah bersubsidi masih banyak diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya pengalihan rumah bersubsidi kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak.

Iwan mengatakan, kuota bantuan program subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang mencapai 166.000 unit tahun ini telah habis dialokasikan.

Namun, Iwan menemukan banyak rumah bersubsidi di beberapa provinsi yang kosong tidak dihuni. Tingkat kekosongan itu mencapai 60—80 persen.

“Oleh karena itu, pemerintah mendukung penambahan (kuota) FLPP ini, tetapi harus tepat sasaran,” katanya dalam acara Teknologi Properti Sebagai Akselerator Pertumbuhan Ekonomi Nasional, dikutip Antara Sabtu (24/8).

Sri Mulyani Waspada Perubahan Iklim

Menkeu Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Parlemen DPR, Selasa (20/8/2024). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Sri Mulyani menyebutkan ancaman perubahan iklim merupakan tanggung jawab bersama, mencakup seluruh lapisan masyarakat di seluruh negara di dunia, sebab emisi karbon tidak memiliki KTP.

Sri Mulyani menyebutkan, kesadaran akan ancaman perubahan iklim muncul ketika dia menjadi Menteri Keuangan di tahun 2007. Dia mulai menyadari bahwa perubahan iklim membutuhkan perubahan gaya hidup, pola pikir, serta gotong royong bersama masyarakat internasional.

Salah satu solusi suksesnya gerakan mencegah perubahan iklim ini, menurut dia, yakni dengan mengkompromikan sebuah formula perdagangan karbon antar negara.

"Karena ini menyangkut sebuah tantangan global, karena CO2 emission itu tidak punya KTP. Dia tidak ada KTP-nya, dia tidak ada jurisdiction-nya, tidak ada batasnya, dan whoever bisa meng-capture CO2 itu barangkali bisa diidentifikasi," tegasnya saat Indonesia Net Zero Summit 2024, Sabtu (24/8).