Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.96.0
Porsi Kredit ke UMKM Masih Rendah, Bahlil Sebut OSS Bisa Jadi Solusi
28 Oktober 2021 11:42 WIB
·
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui, penyaluran kredit ke UMKM masih belum maksimal. Padahal, peran UMKM sangat besar dalam menopang perekonomian nasional khususnya saat terjadi krisis tahun 1998 sampai pandemi COVID-19.
ADVERTISEMENT
“Harus saya menyampaikan dari sisi kredit lending kita, dari total kredit lending Rp 6.000 triliun pada 2020, UMKM hanya mendapatkan porsi sebesar Rp 1.127 triliun, sama dengan tidak lebih dari 19 persen,” kata Bahlil saat acara Festival UMKM di kumparan, Kamis (28/10).
Bahlil merasa masih rendahnya porsi kredit tersebut karena masih banyak UMKM yang informal. Sehingga pemerintah berupaya memformalkan UMKM agar bisa mendapatkan akses perbankan.
Bahlil mengatakan persoalan tersebut juga bisa diselesaikan dengan sudah disahkannya UU Cipta Kerja. Ia mengungkapkan implementasi UU tersebut dilengkapi dengan peraturan yang mempermudah perizinan yaitu melalui Online Single Submission (OSS).
“OSS ini adalah sebuah instrumen yang negara siapkan kepada seluruh pelaku usaha termasuk UMKM untuk bagaimana mendapatkan perizinan secara cepat, tepat, efisien, dan sangat transparan sekali,” ujar Bahlil.
ADVERTISEMENT
“Bahkan untuk UMK itu NIB nya, plus sertifikat halal dan SNI-nya itu dibayar oleh pemerintah alias gratis,” tambahnya.
Bahlil memastikan adanya OSS berbasis risiko yang sudah dikembangkan tersebut tidak akan menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan perizinan. Apalagi, dalam sistem tersebut dilakukan secara elektronik.
“Berbeda di zaman saya ketika menjadi pengusaha. Mengurus izinnya susah dulunya. Jangankan ketemu Kepala Dinas, Kabag pun susah,” tutur Bahlil.
OSS berbasis risiko telah diluncurkan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (9/8). Jokowi mengungkapkan, kehadiran aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah perizinan berusaha dan investasi. Sehingga makin banyak usaha kecil menengah yang memulai usaha dan bermuara pada peningkatan lapangan kerja.
Menurutnya, kunci untuk menggenjot tingkat kemudahan berusaha ini ada pada reformasi perizinan yang terintegrasi, cepat, serta sederhana. Instrumen ini sangat menentukan dalam hal menarik investasi ke depan.
ADVERTISEMENT