Poundsterling Terjun Bebas, Sri Mulyani Waspadai Dampaknya ke Seluruh Dunia
·waktu baca 2 menit
PerbesarPemerintah Inggris berencana melakukan pemotongan pajak hingga 45 miliar poundsterling. Langkah ini dijalankan untuk mengurangi beban masyarakat, karena adanya peningkatan pengeluaran besar-besaran akibat lonjakan biaya energi.
Dampak dari rencana pemotongan pajak tersebut membuat nilai tukar poundsterling terhadap beberapa mata uang utama dunia langsung menurun. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan negara-negara di dunia mengalami krisis energi maupun krisis finansial.
"Pergerakan nilai tukar yang melompat-lompat. Baru saja sehari, dua hari ini, karena APBN di UK (United Kingdom/Inggris) berimbas semua pada semua negara. Dan kita tahu, kalau kita lihat angkanya, kita ini masih baik nilai tukar kita. Memang melemah minus 7, tapi bandingkan dengan negera negara lain, Jepang minus 25, RRT minus 13, Filipina minus 15," ujar Presiden Jokowi dalam acara UOB Economic Outlook 2023 di Grand Ballroom Kempinski, Kamis (29/9).
Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani masih melihat dinamika yang terjadi, karena setiap negara memiliki situasi khusus. Pasalnya, apa yang terjadi di Inggris saat ini akan menimbulkan sentimen kepada seluruh dunia.
"Kalau kita lihat apa yang terjadi di Inggris itu tentu akan pertama menimbulkan sentimen kepada seluruh dunia," kata Sri Mulyani.
Menurutnya, hal itu terjadi akibat kebijakan yang dibuat oleh negara itu sendiri. Kendati demikian, sentimen dari The Fed yang menaikkan suku bunga sebesar 75 bps turut mempengaruhi kondisi Inggris saat ini.
"Itu lebih spesifik karena policy mereka, namun bisa mempengaruhi sentimen karena kejadian berurutan pada saat The Fed menaikkan 75 bps itu menimbulkan kombinasi dua sentimen yang men-drive selama seminggu ini," ungkapnya.
Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan Indonesia akan tetap melakukan konsolidasi fiskal. Hal ini sesuai yang disampaikan Presiden Jokowi agar perekonomian Indonesia tetap dalam posisi yang relatif jauh lebih baik.
Sementara itu, penerimaan negara yang kuat dan belanja negara tetap harus diwaspadai. Sehingga, penerbitan surat berharga negara (SBN) dapat menjadi lebih rendah sebesar 40 persen dan menurun sangat tajam.
"Ini menempatkan kita dalam posisi tidak terlalu vulnerable terhadap gejolak yang tadi akibat berbagai sentimen," pungkas Sri Mulyani.