Prabowo Bakal Tancap Gas, Transformasi BUMN Dimulai Januari 2025

Presiden terpilih, Prabowo Subianto di IKN, Kalimantan Timur. Foto: Dok. Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Reformasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dilakukan saat presiden terpilih Prabowo Subianto mulai menjabat. Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto Burhanuddin Abdullah mengatakan, total aset BUMN saat ini mencapai USD 1 triliun, namun sumbangan BUMN terhadap pembangunan ekonomi dinilai masih perlu ditingkatkan.

Adapun setoran dividen perusahaan pelat merah ke negara di 2024 mencapai Rp 85,5 triliun. Angka tersebut merupakan hasil kinerja BUMN sepanjang 2023.

“Kita ingin melakukan transformasi kelembagaan dari BUMN kita, karena BUMN kita ini ternyata di kumpul-kumpul, jumlahnya itu USD 1 triliun lah kira-kira around 60 persen dari PDB kita. Tetapi ya sumbangannya barangkali sekarang harus kita perbaiki, harus kita tingkatkan,” kata Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) tersebut pada UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9).

Maka dari itu Burhanuddin bilang perlu ada beberapa transformasi yang dilakukan untuk BUMN. Transformasi yang dimaksud meliputi transformasi bisnis, transformasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan budaya, serta transformasi manajemen.

Burhanuddin melihat transformasi tersebut perlu dilakukan untuk mengoptimalisasi peran BUMN dalam pembangunan ekonomi. “Jadi harus ada transformasi kelembagaan, transformasi bisnis, transformasi kultural dan transformasi manajemen,” lanjut Burhanuddin.

Ia bilang, transformasi BUMN ini akan menjadi salah satu langkah awal yang dikerjakan oleh pemerintahan baru. Tepatnya sejak Januari 2025 mendatang.

“Jadi itu yang akan kita lakukan sejak Januari 2025 mendatang,” pungkasnya.

Berdasarkan sumber di internal koalisi, Prabowo ingin membuat BUMN menjadi super holding seperti Temasek di Singapura. Opsi ini bisa dijalankan dengan menempelkan super holding ini ke kementerian teknis seperti Pindad yang berada di bawah Kemenhan. Terkait ini, nantinya Kementerian BUMN berubah jadi Badan BUMN.

Pembentukan badan negara baru setara kementerian bukan cuma Badan BUMN, tapi juga Badan Penerimaan Negara (BPN), Badan Imigrasi, dan Badan Pemasyarakatan. Berdasarkan informasi sejumlah sumber, BPN merupakan gabungan dari Bea Cukai, Ditjen Pajak, dan sebagian fungsi Ditjen Anggaran terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kemenkeu.