Program 3 Juta Rumah Prabowo Bisa Pakai Lahan Transmigrasi dan Kehutanan

Foto udara sebuah kompleks perumahan yang sedang dibangun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (3/4/2023). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Program pembangunan 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto disebut dapat memanfaatkan lahan transmigrasi dan kehutanan.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana, mengatakan pembangunan rumah untuk program 3 juta rumah tidak hanya dari lahan milik negara yang tidak terpakai.

Maka dari itu, Badan Bank Tanah diminta untuk lebih aktif untuk mendapatkan lahan transmigrasi dan lahan kehutanan.

“Bukan hanya dari pelepasan atau tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan tapi aktif juga mendapatkan tanah dengan kehutanan, kemudian juga dengan transmigrasi,” ungkap Suyus dalam Focuss Group Discussion (FGD) bertema ‘Pengembangan Program Reforma Agraria Badan Bank Tanah’ di Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis (24/10).

Suyus sempat menyinggung soal banyaknya lahan dengan status Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang awalnya difungsikan untuk transmigrasi tetapi kini justru tidak dimanfaatkan oleh transmigran melainkan oleh pihak ketiga.

Ilustrasi sengketa lahan. Foto: Ardhana Pragota/kumparan

“Jadi transmigrasi itu banyak juga HPL-HPL yang tidak diberikan kepada masyarakat, tetapi dikerjakan dengan pihak ketiga,” lanjut Suyus.

Maka dari itu, Suyus berharap agar ke depan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dapat mendiskusikan hal tersebut ke Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman. Nantinya, lahan-lahan tersebut dapat diserahkan kepada Badan Bank Tanah terlebih dahulu.

“Bagaimana tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan oleh transmigrasi yang sekarang digunakan oleh pihak ketiga, saya pikir itu bisa lebih enak masuk ke Bank Tanah,” jelas Suyus.

Dalam catatan kumparan, Prabowo menargetkan pembangunan 2 juta rumah setiap tahun di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan. Untuk keberlangsungan program tersebut, beberapa negara seperti Uni Emirat Arab (UEA), Qatar dan China sudah menyatakan ketertarikan untuk menjadi pembiaya.