Proyek Smelter Freeport Bakal Tertunda, Anggota DPR dari Dapil Papua Gebrak Meja
PerbesarRapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) diwarnai sejumlah perdebatan. Para anggota dewan mempertanyakan alasan PTFI yang memohon agar penyelesaian pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur ditunda hingga 2024.
Sesi pendalaman dalam rapat ini pun sempat diwarnai aksi gebrak meja oleh Marthen Douw dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia mengandaikan seperti menanam rambutan di rumah sendiri, tapi hasilnya dipanen orang lain.
"Marah tidak? Marah. Sama pula seperti PTFI dan Inalum. Pimpinan tolong jadwalkan untuk hal ini. Saya sakit. Data kemiskinan di Indonesia itu yang termiskin di Papua, pedih, sungguh mati. Sumpah demi Tuhan, pedih. Saya punya rambutan kok dipanen orang, itu kan tidak boleh," katanya dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI, Kamis (27/8).
Dalam interupsinya, Marthen Douw menggebrak meja dengan speaker yang ada di hadapannya. Dia kesal dengan tentang tenaga kerja Papua yang porsinya kurang dalam RUU Cipta Kerja. Menurut dia, masalah ini perlu dibahas serius dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah Papua dan Papua Barat.
Marthen juga mengaku kerap dianggap bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). Padahal, dirinya merupakan wakil rakyat dari Papua yang memperjuangkan hak-hak warga Papua.
"Saya bicara kebenaran tapi di luar dibilang OPM segala. Dibilang saya OPM, saya punya hak bicara. Sakit saya. Saya DPR, perwakilan rakyat. Tapi tunggu dulu, rumah saya belum aman. Sabar dulu, baru saya keluar. Begitu pak, tolong presiden lihat saya. Dari dulu main-main begini," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Direktur PTFI Jenpino Ngabdi meminta penyelesaian pemurnian bijih atau smelter di Gresik ditunda hingga 2024. Semula, proyek ini ditargetkan selesai pada akhir 2023.
Alasan permohonan untuk mundurnya penyelesaian smelter di Gresik karena terdampak wabah virus corona. Setelah virus masuk Indonesia, pengerjaan proyek sudah tidak dilakukan sejak 6 bulan lalu.
"Penundaan sudah berjalan 6 bulan sehingga apabila kita paksakan akhir 2023 ini EPC kontraktor menyatakan tidak sanggup menyelesaikan, sehingga perlu revisi jadwal. Jadi apabila memungkinkan agar kami dikasih kelonggaran sampai 2024," kata dia Jenpino dalam rapat.