PT Pelni Bakal Hadirkan 3 Kapal Baru, Anggarannya Rp 1,5 Triliun

Direktur Utama Pelni Tri Andayani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan

PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni sedang menyiapkan pengadaan tiga unit kapal baru dengan anggaran mencapai Rp 1,5 triliun. Pengadaan kapal ini merupakan bagian dari upaya modernisasi dan peningkatan armada perusahaan pelayaran nasional tersebut.

Direktur Utama PT Pelni, Tri Andayani, menjelaskan proses pengadaan kapal ini sedang berada dalam tahap persiapan desain.

"Kami kemarin di tahun 2024 diberikan kepercayaan oleh pemerintah dan sebesar Rp 1,5 triliun untuk pengadaan 3 unit kapal. Dan ini memang ada tahapan-tahapannya ya, ini sekarang sedang lagi di tahapan dari persiapan untuk desain kapal," ujar Tri usai konferensi pers Angkutan Laut Lebaran 2025 di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (7/3).

"Dan nanti kalau dari proyeksinya itu di tahun 2028 insyaallah dapat beroperasi, kalau seluruh rangkaian prosesnya dapat berjalan dengan tepat waktu sesuai timeline yang kita sampaikan kepada DPR," tambahnya.

Ilustrasi kapal Pelni. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Selain tiga kapal baru yang sedang dalam proses pengadaan, PT Pelni juga berencana mengganti sembilan kapal lainnya. Rencana ini akan diajukan kepada pemerintah melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) secara bertahap.

"Yang di replacement ini kan 3 kapal kemarin yang tadi saya sampaikan, nanti 9 kapal ini dalam pengajuan skema PMN lagi ke pemerintah tapi tentu secara bertahap ya," terang Tri.

Tri memastikan kapal-kapal yang dimiliki Pelni masih layak beroperasi hingga 2028. Pelni melakukan perawatan rutin, termasuk docking reguler setiap tahun, serta pemeriksaan khusus pada masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan angkutan Lebaran. PT Pelni juga bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dalam melakukan pemeriksaan rutin.

"Jadi pemeriksaan dari Kementerian Perhubungan itu 3 kali setahun pada saat docking, kan sebelum docking setelah selesai docking tahunan itu pasti kan Kementerian Perhubungan kan juga melakukan pengecekan," terang Tri.