Puluhan Ribu Pekerja Dirumahkan dan Kena PHK Saat Corona: Jakarta Paling Banyak

Ilustrasi Buruh Perempuan. Foto: AFP

Pemutusan Hubungan Kerja menjadi risiko harus dihadapi para karyawan di tengah wabah virus corona. Hal terjadi karena lesunya dunia industri yang menyebabkan perusahaan melakukan efisiensi.

Sampai saat ini, tercatat ada ribuan karyawan yang di PHK. Selain itu sebagian lainnya ada yang tidak kena PHK tetapi dirumahkan tanpa dapat gaji. Ribuan pekerja tersebut tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, khususnya di Jawa.

Lalu, daerah mana saja yang saat ini paling banyak terdapat karyawan yang di PHK atau dirumahkan karena virus corona?

DKI Jakarta

Pemprov DKI mulai mendata karyawan yang terkena PHK atau dirumahkan. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI meminta pekerja yang di-PHK dan dirumahkan untuk melapor ke kanal yang telah disiapkan seperti di email [e-mail].

Dilihat di akun media sosial Disnakertrans DKI hingga hingga Sabtu (4/4) pukul 12.20 WIB, total sudah ada 88.835 pekerja yang di-PHK dan dirumahkan melapor ke Disnakergi DKI Jakarta. Pekerja ini berasal dari 11.104 perusahaan.

Dari data itu, Disnakergi merinci ada 9.096 perusahaan yang merumahkan 72.770 pekerja. Kemudian, 2008 perusahaan melakukan PHK kepada 16.065 pekerjanya. Jumlah tersebut kemungkinan masih bisa bertambah karena pelaporan dibuka hingga hari Sabtu (4/4) pukul 00.00 WIB.

Data tersebut nantinya akan diserahkan ke Kemenko Perekonomian untuk ditindaklanjuti hingga diharapkan mendapat Kartu Prakerja dan mendapat subsidi dari pemerintah.

Kepala Disnaker DKI Jakarta Andri Yansyah belum mau mengungkapkan teknis pemberian kartu prakerja dan pemberian subsidi kepada mereka yang sudah mendaftar. Dia hanya mengungkapkan akan ada bantuan dari pemerintah.

"Insyaallah akan ada bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah," kata Andri Yansyah saat dihubungi, Jumat (3/4).

Jawa Barat

Hal serupa juga terjadi di Jawa Barat. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Jabar, Mochamad Ade Afriandi, menjelaskan mulanya pada 27 Maret pihaknya memantau 502 perusahaan yang ada di Jabar.

Dari hasil pemantauan tersebut, diketahui 86 persen atau lebih dari 400 perusahaan mengaku terdampak corona.

Dampak yang dimaksud misalnya seperti kesulitan mendapatkan bahan baku karena mayoritas perusahaan di Jabar mengimpor bahan baku dari negara-negara yang menerapkan kebijakan lockdown.

Dampak lainnya, adalah buyer dan supply chain, yang mana negara tempat buyer berada juga diberlakukan lockdown.

Selain itu, para buyer pun mengalami ketidakpastian ekonomi di negaranya sehingga menetapkan kebijakan seperti menunda, mengurangi, bahkan juga membatalkan pesanan.

Akhirnya, barang yang hendak dikirim perusahaan menumpuk di gudang dan tidak mendapat keuntungan apa pun.

Akibat dampak tersebut, Pemprov Jabar meminta serikat pekerja memberikan informasi terkait kebijakan yang dilakukan perusahaan terdampak.

Diketahui, perusahaan yang tersebar di Jabar sejauh ini sejumlah 47.221 yang terdiri dari perusahaan skala besar, sedang, kecil, dan mikro. Tidak seluruh perusahaan itu terdampak wabah corona.

Laporan dari pekerja yang diberikan ke Pemprov Jabar kemudian didata dan diolah pada 1 dan 2 April. Hasilnya, data sementara tercatat 40 ribu pekerja mesti dirumahkan dan 3 ribu pekerja di PHK.

Sejumlah buruh pabrik di Jalan Industri. Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya

Data tersebut diperoleh dari perusahaan yang tersebar di 21 dari 27 kabupaten dan kota di Jabar atau 86 persen dari 502 perusahaan yang terdampak.

"Tanggal 2 itu total baru 21 kabupaten dan kota, belum semua. Kami dapatkan data sementara yang awal sekitar 43 ribu pekerja atau buruh yang terdampak. Jadi sekitar 40 ribuan yang dirumahkan dan 3 ribuan itu yang terdampak PHK," ungkap Ade melalui sambungan telepon, Sabtu (4/4).

Ade memastikan data tersebut belum final dan bakal terus diperbarui. Dia akan menyampaikan hasil pendataan sementara untuk kepentingan kartu pra kerja pemerintah pusat melalui Menteri Tenaga Kerja pada tanggal 6 April mendatang.

Pemprov Jabar juga telah menyiapkan bantuan senilai Rp 500 ribu setiap bulan dan proyek padat karya untuk menjamin kelangsungan hidup pekerja terdampak.

Jawa Timur

Jawa Timur menjadi daerah berikutnya. Banyak pekerja terkena PHK di tengah virus corona. Ketua Gugus Sosial Ekonomi Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur, Emil Dardak, menyebut PHK terjadi di sejumlah pekerja sektor formal.

Emil menjelaskan, data itu diperoleh setelah mendapatkan hasil kuisioner yang disebarkan pada 100 pabrik dengan jumlah pekerja mencapai 55 ribu orang.

Dari kuisioner itu, tercatat hanya 1,48 persen karyawan atau sebanyak 814 karyawan yang terkena PHK akibat pandemi virus corona.

"Ada yang akhirnya harus mengurangi pekerja di pabrik tapi tidak dominan," ucap Wagub Jatim tersebut di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (3/4).

Emil menjelaskan, para pekerja yang terkena PHK ini bakal diprioritaskan mengikuti program Pra Kerja oleh Disnaker Jatim. Dia tengah berkoordinasi dengan Project Management Office (PMO) Program Pra Kerja, agar para pekerja yang di PHK bisa diprioritaskan untuk mengikuti program tersebut.