Pupuk Subsidi Dipersoalkan Jokowi, DPR Panggil Kementan dan BUMN

Petani menebar pupuk di areal sawah desa Brondong, Kecamatan Pasekan, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (8/1/2021). Foto: Dhedez Anggara/ANTARA FOTO

Komisi IV DPR RI menyinggung BUMN produsen pupuk dan Kementerian Pertanian (Kementan) mengenai permasalahan pupuk subsidi yang terjadi setiap tahun. Pagi ini, Komisi IV DPR RI rapat dengan Kementan dan Pupuk Indonesia untuk membahas persoalan itu.

Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP Sudin mengatakan, pemangku kepentingan dan kementerian terkait baru bertindak setelah disinggung Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi baru saja mempersoalkan besarnya anggaran subsidi pupuk, sementara produk pangan masih banyak yang diimpor. Tak lama berselang, kini para petani mengeluhkan susahnya mendapatkan pupuk subsidi.

"Permasalahan pupuk bukan isu sesaat, kalau Presiden sudah ngomong semua sibuk. Cambuk bagi kami," katanya pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta, Senin (18/1).

com-Pupuk Indonesia Foto: dok. Pupuk Indonesia

Sudin mengaku sering dikritik petani akibat kelangkaan pupuk. Menurutnya, letak permasalahan pupuk subsidi adalah pada distribusi.

"Secara umum, Komisi IV melihat pangkal utama permasalahan pupuk bersubsidi adalah pupuk yang real serta distribusi pupuk bersubsidi. Sangat disayangkan hal ini berulang setiap tahun," ujarnya.

Sudin meminta pemerintah daerah menghitung kebutuhan pupuk bersubsidi dengan akurat. Selain itu perhitungan kebutuhan pupuk harus selaras dengan luas lahan, sebab pemda merupakan lembaga yang berhak mendistribusikan pupuk.

"Dalam rapat-rapat sebelumnya selalu mengingatkan harus dihitung secara cermat data luas lahan dan penerima yang berhak dalam pemberian pupuk bersubsidi," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi heran dengan produksi pangan yang tidak menunjukkan peningkatan, padahal pemerintah sudah menggelontorkan subsidi pupuk hingga Rp 33 triliun per tahun.

Presiden Joko Widodo. Foto: Youtube/Sekretariat Presiden

Mantan Wali Kota Solo ini mengungkapkan, dana yang dihabiskan untuk subsidi pupuk dalam 10 tahun terakhir mencapai Rp 330 triliun.

“Saya tanya kembaliannya apa? 5 tahun berapa, 10 tahun berapa triliun. Kalau 10 tahun sudah Rp 330 triliun,” ungkapnya melalui konferensi pers virtual di Istana Negara, Jakarta (11/1).

Jokowi menyoroti permasalahan klasik pangan yang juga belum tuntas hingga sekarang. Ia pun menyebut adanya permasalahan serius di sektor pertanian. Jokowi meminta Kementan untuk mengevaluasi kebijakan yang tidak optimal.

“Kalau tiap tahun kita keluarkan subsidi pupuk sebesar itu, kemudian tidak ada lompatan di sisi produksinya, ada yang salah. Ada yang enggak benar di situ,” tegasnya.