Ragam Dampak Anggaran K/L Dipangkas: Irit Listrik hingga Potong Perjalanan Dinas

Presiden Prabowo Subianto (kanan) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kiri) melambaikan tangan saat akan menaiki pesawat untuk bertolak menuju China di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusama, Jakarta, Jumat (8/11/2024). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Kebijakan Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran sudah mulai berdampak ke aktivitas di kementerian atau lembaga pemerintah. Masing-masing instansi sudah berupaya menyesuaikan dengan efisiensi anggaran tersebut.

Seperti yang terlihat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mulai hemat listrik. "Terkait dengan efisiensi anggaran, kementerian dipotong 52,5 persen. Jadi untuk menunjukkan simbol bahwa kita dipotong memang lampu kita matikan," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/2).

Perihal penghematan listrik, kumparan melihat beberapa lampu di koridor Kemenko Perekonomian dipadamkan saat siang hari, hal ini membuat suasana kantor terlihat remang-remang. Selain itu beberapa AC sentral juga tidak dinyalakan. Selain hal terkait operasional di kantor, perjalanan dinas luar kota juga ditiadakan

“Sudah dipastikan enggak ada perjalanan dinas ke luar kota,” ungkap salah satu pegawai Kemenko Perekonomian.

Suasana Kantor Kemenko Bidang Perekonomian karena efisiensi anggaran. Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Kondisi penghematan listrik juga dilakukan di Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko S.A Cahyanto mengatakan di antara upaya penghematan yang dilakukan di lingkungan Kemenperin adalah pembatasan penggunaan lift, listrik, dan air.

“Kami lakukan pengaturan pembatasan aktivitas, yang nantinya memerlukan daya listrik air dan lain-lain. Kami batasi, kebutuhan untuk misalnya juga lift,” kata Eko di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (5/2).

Eko menjelaskan kini di Kemenperin, lift hanya beroperasi penuh ketika jam sibuk seperti keluar dan masuk kantor. Sedangkan di luar jam itu, operasional lift akan dikurangi.

Hal ini dilakukan seiring dengan penerapan flexible working arrangement atau sebagian besar pegawai bekerja dari rumah. Tujuannya agar penggunaan energi dan air bisa dihemat.

Tunda Program Restrukturisasi Mesin-Tak Ada Jatah BBM untuk Eselon 1 dan 2

Sekjen Kemenperin Eko S.A Cahyanto usai Rapat Koordinasi mengenai INSW di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta Kamis (12/12/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Eko menjelaskan pagu anggaran Kemenperin mulanya sebesar Rp 2,51 triliun dipangkas sebesar 44,38 persen atau sebesar Rp 1,10 triliun. Dengan begitu anggaran Kemenperin tahun ini menjadi Rp 1,41 triliun.

Untuk program, Eko menjelaskan pemangkasan ini membuat Kemenperin akan menunda program restrukturisasi mesin tahun ini. Program ini tidak menjadi prioritas pada 2025 karena banyaknya perusahaan industri yang tidak memanfaatkan program ini tahun lalu.

Nantinya program yang akan didorong Kemenperin adalah revisi aturan impor yang berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8/2024, memastikan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) tetap dinikmati pengusaha sektor tertentu meskipun anggaran dipangkas sampai insentif untuk mobil hybrid berupa Pajak Penjualan Barang Mewah yang Ditanggung Pemerintah atau PPNBM DTP.

Hal ini karena seluruh program tersebut dapat mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, meskipun anggaran dipangkas.

Perihal operasional, saat ini tidak ada uang untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi pejabat Kemenperin Eselon 1 dan 2. Kemenperin

Tetap Amankan Program Prioritas

Menteri Perdagangan Budi Santoso saat konferensi pers Capaian Kinerja 2024 dan Program Kerja 2025, Senin (6/1/2025). Foto: Fariza/kumparan

Sementara di Kementerian Perdagangan (Kemendag), anggaran kementerian tersebut dipotong Rp 812.197.000 dari total pagu anggaran Rp 1.853.277.516.000. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso akan mengoptimalkan program-program prioritas Kemendag ditengah efisiensi anggaran tahun 2025.

Beberapa program tersebut adalah Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan UMKM Bisa Ekspor.

"Ya nggak jauh beda (pemangkasan) dengan kementerian lain. Enggak ada masalah kan kita bisa, semuanya efisien kok," jelas Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/2).

"Kita nggak ada masalah. Dari dulu listrik kita juga udah efisien ya. Nggak ada masalah. Lihat aja naik turun lift masih bisa," tambahnya.

Prabowo memang memangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp 306,69 triliun. Hal ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 22 Januari 2025.

Penghematan yang mencapai Rp 306,69 triliun tersebut rinciannya Rp 256,1 triliun merupakan efisiensi belanja kementerian/lembaga, sementara Rp 50,59 triliun berasal dari transfer ke daerah.