Reaktivasi Kereta Api Ciwidey Sulit Terjadi, Banyak Lahan Sudah Alih Fungsi

Ilustrasi penumpang kereta api. Foto: KAI

Langkah reaktivasi jalur kereta api Jawa Barat dipandang sebagai upaya positif, meskipun memiliki sederet tantangan yang akan dihadapi.

Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Aditya Dwi Laksana, melihat setiap keinginan dan niat untuk melakukan reaktivasi jalur KA nonaktif sangat perlu diapresiasi, termasuk reaktivasi 5 jalur KA nonaktif di Jawa Barat.

Aditya melihat, reaktivasi 5 jalur KA nonaktif di Jawa Barat akan meningkatkan mobilitas masyarakat, memberikan alternatif moda transportasi yang terjangkau, dan menggerakkan perekonomian wilayah.

Hanya saja, reaktivasi ini menghadapi dua tantangan utama, yaitu pembiayaan dan pengadaan lahan.

“Karena meski trase jalurnya adalah aset KAI, namun telah banyak yang beralih fungsi, sehingga tetap perlu dana untuk tali asih pembongkaran bangunan, serta memitigasi penolakan pihak yang merasa dirugikan,” kata Aditya kepada kumparan, Minggu (27/4).

Dia menyoroti kepadatan bangunan di bekas jalur KA ke Ciwidey ini khususnya di daerah Cikidapateuh, Buahbatu, Dayeuhkolot, Banjaran, dan Soreang. Sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk penyediaan lahan.

Selain itu, dia juga melihat perlunya penguatan infrastruktur jalan rel dan jembatan di lintasan pegunungan antara Soreang-Ciwidey. Di sisi lain, reaktivasi ini juga akan menimbulkan masalah sosial dari pihak yang merasa dirugikan.

“Potensinya bisa muncul dari penguasaan lahan yang sudah puluhan tahun, pihak yang mendapatkan keuntungan dari penyewaan lahan secara ilegal, fasilitas keagamaan yang berada di trase jalur serta pengusaha dan awak angkutan umum Bandung-Soreang-Ciwidey,” terangnya.

Dia kemudian merekomendasikan solusi permasalahan sosial ini menggunakan sosialisasi, edukasi, penegakan hukum, dan pendekatan sosial seperti bantuan kemanusiaan, sosial, dan kolaborasi.

“(Kolaborasi) misalnya angkutan umum dapat menjadi angkutan terusan atau pengumpan KA, pembukaan sentra usaha mikro kecil di area stasiun, menjadi pengemudi angkutan roda dua untuk jarak pendek untuk penumpang KA dan lainnya,” tutupnya.

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengatakan rencana reaktivasi sejumlah jalur rel di Jawa Barat pernah dicetuskan, hanya saja tidak berjalan maksimal, sebab tidak didukung anggaran yang mencukupi.

Menurut Djoko, Gubernur Jawa Barat sebelumnya, Ridwan Kamil, pernah mengusulkan rencana serupa.

“Karena tidak ada dukungan anggaran yang cukup, hanya satu lintas yang dibangun, yaitu Cibatu-Garut sepanjang 19,3 km dengan pembiayaan dari PT Kereta Api Indonesia,” kata Djoko.

Djoko kemudian mengutip Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada 2010 lalu, ada 14 jalur KA nonaktif yang berada di Provinsi Jawa Barat. Berikut rinciannya:

Ilustrasi kereta api. Foto: KAI

Sementara jalur Cibatu-Garut sudah direaktivasi dan dioperasikan tahun 2022. Djoko memandang, mengaktifkan kembali jalur rel di Jawa Barat membutuhkan anggaran yang cukup.

“Oleh sebab itu, perlu dukungan anggaran yang pasti. Jika menggunakan APBD, pasti tidak mencukupi. Provinsi Jawa Barat masih perlu membangun jaringan jalan di daerahnya yang perlu segera dituntaskan,” ujarnya.

Untuk membangun jalan rel, mengandalkan swasta juga bukan pilihan yang bagus. Terlebih investasi reaktivasi ini terbilang mahal, pemerintah harus memberikan dukungan operasional nantinya.

Menurut dia, tanpa adanya dukungan operasional, pihak swasta tidak tertarik. Sebab investasi dalam pembangunan atau revitalisasi rel kereta berbeda dengan membangun jaringan jalan tol.

“(Jalan tol) hanya cukup bangun prasarana, nanti sarana akan otomatis menggunakannya. Lain halnya dengan moda KA, selain membangun prasarana juga harus menyiapkan sarananya juga,” jelasnya.

Di sisi lain, kebutuhan anggaran untuk membangun infrastruktur jalan di Jawa Barat juga terbilang banyak. Dia menyorot masih banyaknya sejumlah ruas jalan ke pelosok Jawa Barat tidak dapat diakses kendaraan, kondisinya beragam, seperti jalan masih berupa tanah dan ketika musim hujan sulit dilewati kendaraan.

Sementara pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga tidak bisa diandalkan.

Di sisi lain ada pekerjaan rumah soal lahan yang sudah ditempati menjadi permukiman warga setempat. “Semoga reaktivasi jalan rel di Jawa Barat terwujud, tidak sekadar omon-omon belaka,” tutur Djoko.