kumparan
search-gray
Bisnis8 Mei 2020 12:15

Revisi Aturan Susi, Menteri Edhy Perbolehkan Ekspor Benih Lobster

Konten Redaksi kumparan
Raker Komisi IX dengan Kemenaker kemenhub KKP
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat Raker Komisi IX DPR RI, Jakarta (12/2). Foto: Helmi Afandi/kumparan
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengeluarkan kebijakan yang mengatur agar ekspor terhadap benih lobster dapat dilakukan.
ADVERTISEMENT
Kebijakan tersebut dilakukan dengan merevisi peraturan Menteri KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti. Di era Susi, ekspor benih lobster ini dilarang sepenuhnya.
Aturan itu kemudian direvisi dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia. Permen tersebut ditetapkan oleh Edhy pada tanggal 4 Mei 2020 dan diundangkan sehari setelahnya.
Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa kegiatan ekspor benih lobster dapat dilakukan dengan ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian KKP. Kegiatan ekspor ini nantinya dikenakan kewajiban membayar Bea Keluar sesuai ketentuan Kementerian Keuangan.
"Kegiatan pengeluaran Benih Bening Lobster (Puerulus) dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenakan kewajiban membayar Bea Keluar dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak per satuan ekor Benih Bening Lobster (Puerulus) dengan nilai yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang keuangan negara," bunyi pasal 6 dalam peraturan tersebut.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, melepasliarkan benih lobster di Banyuwangi
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melepasliarkan benih lobster di Banyuwangi. Foto: Dok. KKP
Adapun Pasal 5 yang disebutkan di atas, berisi mengenai ketentuan dibolehkannya ekspor benih lobster. Di antaranya yang diatur yakni mengenai kuota dan lokasi penangkapan harus menyesuaikan kajian yang ditetapkan direktorat jenderal di bidang perikanan tangkap, hingga sejumlah syarat yang mesti dipenuhi eksportir seperti harus melaksanakan pembudidayaan lobster.
ADVERTISEMENT
Selain itu, pasal tersebut juga mengatur proses ekspor yang dilakukan melalui bandara yang ditetapkan. Hal lain yang diatur termasuk mengenai alat tangkap sampai harga patokan benih lobster.
"Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1999), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," tegas Pasal 16 dalam peraturan tersebut yang secara otomatis menggugurkan peraturan menteri sebelumnya.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
sosmed-whatsapp-white
sosmed-facebook-white
sosmed-twitter-white
sosmed-line-white