RI Akan Resesi, Sandiaga Uno Minta Pemerintah Selamatkan UMKM dan Percepat BLT
PerbesarPemerintah memberikan sinyal kuat Indonesia akan memasuki jurang resesi tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal III akan kembali mencatatkan kontraksi alias minus 2,9 persen.
Suatu negara disebut mengalami resesi jika pertumbuhan ekonominya tercatat negatif dalam dua kuartal berturut-turut. Pada kuartal II 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah tercatat minus 5,32 persen.
Pengusaha nasional Sandiaga Uno meminta pemerintah harus bergerak cepat untuk menyelamatkan UMKM di Tanah Air. Menurutnya, kerugian adalah salah satu hal yang tak bisa dihindari semua pelaku usaha saat pandemi dan resesi, termasuk UMKM.
“Jika hari ini dokter, perawat, dan tenaga medis menjadi pahlawan dalam menghadapi pandemi, maka pelaku UMKM bisa menjadi pahlawan yang akan membangkitkan kembali roda perekonomian. Pemerintah juga harus selamatkan UMKM,” ujar Sandi dalam keterangannya, Rabu (23/9).
Dia melanjutkan, UMKM memberikan andil hampir 60 persen pada pertumbuhan ekonomi domestik. Sehingga, pemerintah diminta fokus dalam penyelamatan ekonomi UMKM.
Selain itu, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut juga meminta agar pencairan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat dipercepat. Menurut Sandi, BLT merupakan salah satu cara agar dampak resesi tak semakin parah di masyarakat.
“Karena begitu masyarakat memiliki akses ke uang tunai, mereka akan mendorong konsumsi dan akan berdampak ke UMKM,” tulisnya.
Dihubungi terpisah, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menjelaskan, pemerintah perlu mempercepat penyaluran bantuan sosial atau bansos dan BLT. Hal ini diperlukan untuk meredam dampak buruk dari kontraksi ekonomi di kuartal III.
“Saya rasa mempercepat bansos atau BLT jauh lebih penting ya. Jadi nanti kalau program itu bisa lebih cepat, kalau dampaknya masih kurang akan bicara stimulus berikutnya," kata Eko.
Selanjutnya, pemerintah bisa langsung ‘menggeber’ anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN). Menurut Eko, saat ini penyerapan PEN juga masih sangat rendah.
Dia menuturkan, daripada menambah anggaran PEN untuk meredam resesi, pemerintah lebih baik mempercepat penyerapan anggaran tersebut. Hingga 16 September, realisasi anggaran PEN sebesar Rp 254,4 triliun atau baru terserap 36,6 persen dari pagu anggaran Rp 695,2 triliun.
"Kalau ditambah terus angkanya tapi realisasinya masih tersendat-sendat, itu justru akan membuat kepercayaan masyarakat tambah buruk terhadap kebijakan fiskal. Jadi menurut saya percepat saja yang sudah direncanakan, baru nanti akan dievaluasi," tambahnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani menyebut secara keseluruhan tahun ini perekonomian Indonesia akan mencapai minus 1,7 persen hingga minus 0,6 persen. Artinya, tak ada lagi skenario positif bagi pertumbuhan ekonomi tahun ini.
Padahal pada pekan lalu, Sri Mulyani masih memperkirakan ekonomi di tahun ini tumbuh minus 1,1 persen hingga positif 0,2 persen.