Rosan Sambangi Istana Jelang Peluncuran Danantara

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025). Foto: Zamachsyari/kumparan

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara, hari ini, Senin (24/2).

Pantauan di Istana, tampak sejumlah menteri mulai berdatangan sejak pukul 08.30, salah satunya adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani.

Saat ditanya apakah dirinya akan menjadi Kepala Danantara, Rosan masih enggan menjawab. "Menteri Investasi," ujar Rosan sambil menunjukkan pin menteri.

Rosan juga masih enggan membeberkan terkait skema investasi yang bisa dilakukan Danantara. "Nanti saja, ya," kata dia.

Selain Rosan, nampak hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliantoro, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Kepala AFTECH Pandu Patria Sjahrir

Presiden Prabowo bakal meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengungkapkan Presiden Prabowo rencananya meresmikan Danantara di Halaman Tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2) pukul 10.00 WIB.

"Peluncuran Danantara menandai era baru dalam transformasi pengelolaan investasi strategis negara," kata Yusuf melalui keterangan tertulis, Minggu (23/2).

Yusuf menilai Danantara juga merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan asta cita, yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif.

Pembentukan BPI Danantara sudah tercantum dalam UU perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang sudah disahkan pada Rapat Paripurna pada 4 Februari 2025.