Rupa-rupa Pasien Kritis di Tengah Krisis BPJS

Kusmi, pasien tumor payudara peserta BPJS Kesehatan (Foto: Fauzan Dwi Anangga/kumparan)

Bau amis darah menyeruak dari ranjang Kusmi di ruangan rawat inap kelas 3 Rumah Sakit Kuningan Medical Center. Di dada nenek 70 tahun itu, luka menganga terbuka tak henti meneteskan darah, membuat tubuh Kusmi lemas dan mulutnya terus mengaduh.

“Nyeri, tapi segini mah mendingan,” keluh Kusmi sambil memijat-mijat benjolan sebesar apel yang berjejer di payudaranya hingga sekitar pundak dan ketiak.

Benjolan-benjolan itu ialah tonjolan kanker yang pecah. Hingga tiga lembar kain disumpalkan, darah terus mengucur. Itu pula yang membuat Kusmi dilarikan ke rumah sakit pada Sabtu malam (15/9). Ia beberapa kali pingsan.

Tiga hari sebelumnya, Kusmi baru saja kontrol ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) di Jakarta. Dokter membekalinya dengan resep painkiller jenis aspirin, dan itu tampaknya tak membantu dia menahan rasa sakit.

Kusmi adalah peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sejak berobat pertama kali di RSCM sembilan bulan lalu, ia divonis menderita kanker payudara stadium empat.

Menurut Kusmi, sepanjang sembilan bulan pengobatan, dokter tidak pernah melihat luka kankernya secara langsung. Selama itu, rutinitas kunjungan Kusmi ke RSCM tak jauh beda--datang subuh, antre berjam-jam, bertemu dokter, pulang saat matahari sudah terbenam, dan menenteng obat sama dengan dosis serupa: vitamin dan eksemestan (obat kanker payudara) merek Aromasin.

Kusmi, pasien tumor payudara peserta BPJS Kesehatan (Foto: Fauzan Dwi Anangga/kumparan)

“Selama sembilan bulan ini sudah tumbuh 6 sampai 7 kali lipat lebih besar,” kata Saifudin, menantu Kusmi yang saban bulan mengantarnya bolak balik Kuningan-Jakarta.

Ahli bedah onkologi RSCM, Sonar Soni Panigoro, mengatakan dokter bisa melihat efek kerja dari suatu obat dalam kurun waktu sekitar tiga bulan, dan jika keadaan memburuk harus ganti obat.

“Kalau ada seseorang yang kami obati Aromasin, misalnya, sampai sebulan itu kadang-kadang masih terlalu dini untuk melihat responsnya. Jadi mempan atau enggak obat, dalam sebulan kami nggak berani katakan. Kalau tiga bulan baru, ‘Oh obat ini enggak mempan’, atau ‘Oh, obat ini mempan,’” kata Soni kepada kumparan, Rabu (19/9).

Ia melanjutkan, ”Jika membaik, obat boleh lanjut. Tapi bila (penyakit berkembang) progresif, harus dicari obat lain atau cara lain.”

Sementara ahli onkologi bedah Rumah Sakit Kanker Dharmais, Dokter Ramdhan, mengatakan penanganan luka kanker berbeda dari luka biasa, dan karenanya dokter biasanya mengecek kondisi luka pada pasien. Apalagi jika luka sudah membesar.

Keluhan Kusmi tak sampai di situ. Sepanjang proses pengobatannya, ia bahkan sempat tiga kali tak memperoleh obat.

Sebab pertama, apotek di rumah sakit kehabisan stok. Dengan terpaksa, Kusmi menebus obat itu di apotek luar. Namun ia hanya bisa mendapatkan setengah paket obat saja sebab harga yang terlampau mahal, Rp 3,5 juta per paket.

Kedua kali, apotek rumah sakit masih kehabisan obat yang dibutuhkan oleh Kusmi. Pihak apotek berjanji menelepon segera setelah obat kembali tersedia. Satu bulan berlalu, panggilan telepon tak kunjung tiba. Kusmi melalui sakit tanpa obat kemo oral ataupun vitamin yang memberinya sedikit kekuatan.

Kusmi, pasien kanker payudara (Foto: Fauzan Dwi/kumparan)

Saat Kusmi kembali datang ke RSCM pada Rabu (5/9), genap sembilan bulan sudah ia bolak balik Kuningan-Jakarta demi penawar sakitnya. Itulah kali ketiga Kusmi tak beroleh obat.

Proses pengobatannya dievaluasi sebab selama sembilan bulan--bukan tiga bulan--obat yang dikonsumsinya tak berpengaruh apapun. Dokter berencana melakukan kemoterapi--bukan hanya memberi obat kemo oral--kepada Kusmi di pertemuan berikutnya.

Kusmi kembali pulang tanpa membawa penawar nyeri, tanpa aromasin ataupun vitamin. Ia hanya mengonsumsi aspirin, sekedar untuk menahan sakit yang hampir tiap hari menyerang membuatnya tak henti mengerang.

Di usianya yang sudah senja, Kusmi terlampau lelah dengan proses pengobatan yang dirasanya lambat dan sia-sia. Pada Jumat (21/9), ia memutuskan untuk menyerah, pasrah pada takdir yang menggerogotinya melalui kanker.

Keterbatasan obat bukan hanya dialami oleh Kusmi. Slamet Tidore, pasien gagal ginjal yang kini mengalami osteoporosis tulang belakang mengalami hal serupa.

Kepada kumparan, Slamet berkata bahwa resep obatnya kini lebih sedikit. Jika biasanya ia diberi Actonel 35 mg sebanyak 4 tablet untuk sebulan, kini ia hanya diberi satu tablet untuk jangka waktu 10 hari.

Padahal dokter menganjurkan agar ia meminum dua tablet Actonel dalam seminggu. Jika tidak, pengeroposan tulang akan semakin cepat dan bayang-bayang kelumpuhan kian dekat.

Protes sempat ia sampaikan kepada dokter yang memeriksanya. “Saya tetap kasih (resep) sesuai kebutuhan pasien, tapi masalah berapa obat yang diberikan itu terserah BPJS (Kesehatan). Kalau memang apotek BPJS nggak kasih (obat), ya sudah,” kata Slamet menirukan ucapan dokternya.

Untuk menambal kekurangan itu, Slamet mesti membeli sendiri obat seharga Rp 200 ribu per tablet dan kembali ke RSCM tiap 10 hari sekali. Nominal yang cukup memberatkan untuk Slamet yang tak lagi bisa bekerja normal seperti dulu.

Menyelamatkan BPJS Kesehatan (Foto: Basith Subastian/kumparan)

Keterbatasan stok obat di rumah sakit diduga kuat dipengaruhi oleh tunggakan BPJS Kesehatan, baik kepada rumah sakit ataupun pihak farmasi.

Dalam surat yang dibuat oleh GP Farmasi Indonesia yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan Nila Moeloek tertera total utang rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ke perusahaan farmasi mencapai Rp 3,7 triliun.

Utang ini membuat distributor enggan mengirimkan pesanan obat ke rumah sakit tersebut. Menurut GP Farmasi, distributor paling banyak hanya mengirimkan 20 persen dari total pesanan obat kepada rumah sakit yang menunggak pembayaran.

Warga antre mengurus kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (30/7). (Foto: ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

Penyesuaian-penyesuaian jumlah obat--jika tidak mau dibilang pemangkasan--yang dilakukan BPJS Kesehatan juga menyulitkan rumah sakit.

Menurut Direktur Utama Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta Dr. dr. Darwinto S.H.,Sp.B(K)Onk, penyesuaian tersebut juga menyulitkan dokter dalam bekerja.

“Stakeholder itu mengalami kesulitan. Tidak semua pasien yang datang itu hitam putih. Yang tahu tentang bagaimana yang darurat itu adalah para dokter (mereka) masing-masing,” kata Darwito.

Nyata, BPJS harus memperbaiki sistem integrasi manajemen pelayanan dengan pihak rumah sakit selaku pelaksana, untuk kebaikan semua pihak, terutama pasien yang menahan sakit.

------------------------

Simak laporan mendalam Pajak Rokok untuk BPJS di Liputan Khusus kumparan.