Sambil Nunggu Rumah Baru, Warga Pulau Rempang Dapat Uang Kontrak dan Uang Tunggu

Dua warga memperbaiki jaring ikan di perkampungan nelayan Sembulang, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (17/9/2023). Foto: Teguh Prihatna/Antara Foto

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menekankan pemerintah melakukan pendekatan lebih humanis kepada warga di Pulau Rempang. Wilayah ini jadi perbincangan belakangan imbas memanasnya situasi lantaran warga menolak direlokasi.

Teranyar, Menteri Investasi itu menegaskan yang dilakukan pemerintah bukan merelokasi atau menggusur. Melainkan adalah pergeseran dari satu kampung di Rempang, ke kampung lainnya yang tidak digunakan untuk lahan proyek Rempang Eco-City.

"Dan dengan pergeseran ini, kita berikan alas hak 500 meter persegi dengan sertifikat hak milik. Kemudian rumah kita kasih dengan tipe 45. Apabila ada rumah yang tipe lebih dari 45, dengan harga Rp 120 juta," ujar Bahlil usai ratas di Istana Negara, Senin (25/9).

Selain hak atas lahan, kata Bahlil, nantinya masyarakat juga akan memperoleh kompensasi lainnya. Terutama selama masa transisi dan menunggu dibuatkan hunian baru.

"Berikut juga adalah pada saat mereka transisi sambil menunggu rumah, namanya ada uang tunggu Rp 1.200.000 per orang dan uang kontrak rumah Rp 1.200.000 per KK. Jadi kalau satu KK ada 4 orang, maka dia mendapatkan uang tunggu 4.800.000 dan uang kontrak rumah 1.200.000. Kurang lebih sekitar Rp 6 juta cara perhitungannya," tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, ada juga nanti ganti rugi atas tanaman atau hasil lahan warga lainnya. "Itu juga akan dihitung dan akan diganti berdasarkan aturan yang berlaku oleh BP Batam," ujarnya.

Bahlil juga menyatakan pembangunan proyek strategis nasional di Rempang tidak akan memakan secara keseluruhan areal tersebut. Adapun industri yang direncanakan terbangun di Kepulauan Riau itu adalah solar panel dan kaca.

Xinyi Group jadi rekan yang dipilih pemerintah untuk merealisasikan pabrik tersebut. Perusahaan asal China itu disebut-sebut bakal menggelontorkan ratusan triliun rupiah di Indonesia.

"Dari 17 ribu hektare areal Pulau Rempang, yang bisa dikelola hanya 7 ribu lebih hingga 8 ribu, selebihnya hutan lindung. Dan kami fokus pada 2.300 hektare tahap awal untuk pembangunan industri yang sudah kami canangkan tersebut untuk membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel," ujar Bahlil.