Sebelum Diputuskan Kalimantan, Jonggol Sempat Jadi Opsi Ibu Kota Baru

Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019). Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

Pulau Kalimantan telah disetujui menjadi lokasi pemindahan ibu kota. Rencananya, Presiden Jokowi akan mengumumkan kabupaten mana yang akan dipilih untuk menggantikan DKI Jakarta di Pulau Borneo tersebut.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan selain Kalimantan, kawasan Jonggol di Kabupaten Bogor, Jawa barat, juga sempat dibahas untuk menjadi opsi lokasi ibu kota.

"Kita punya wacana ibu kota ke Jonggol (Bogor), itu sejak zaman Pak Harto," kata Bambang dalam Diskusi Pemindahan Ibu Kota Baru di Kantor Kementerian PPN, Jakarta, Kamis (1/8).

Dia menambahkan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Jonggol, Kabupaten Bogor itu meniru Malaysia yang memindahkan ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Tujuan pemindahan itu untuk memisahkan pusat pemerintahan dan ekonomi.

"Lokasi Putrajaya ini kan 25 km dari Kuala Lumpur, masih dalam wilayah Kuala Lumpur. Dulu tujuannya juga sama karena masih dekat," beber Bambang.

Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro di Kantor Kementerian PPN, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro

Menurut dia, pemindahan ibu kota negara Malaysia itu dilakukan pada 1996 hingga 2001 dengan biaya USD 8 miliar. Namun pemerintahan Jokowi tak melanjutkan rencana menjadikan Jonggol Bogor sebagai ibu kota karena berbagai hal.

"Karena konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa, pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi khususnya di Jabodetabek, hingga meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi," paparnya.

Adapun Kalimantan menjadi daerah yang dipilih karena lokasinya berada di tengah wilayah Indonesia, tersedia lahan luas, sumber daya air, minim potensi konflik sosial, hingga memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.