Sederet Jaminan Pemerintah untuk BSD hingga PIK yang Jadi PSN Baru era Jokowi

kumparanBISNIS

22 Maret 2024 18:23 WIB

waktu baca 3 menit

Foto udara jembatan di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta, Kamis (21/3/2024). Foto: Stannia stanny/Shutterstock.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut ada 14 proyek yang masuk dalam daftar PSN tambahan. Dua di antaranya adalah Bumi Serpong Damai (BSD), dan Pantai Indah Kapuk (PIK).

Adapun PSN diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomow 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Dalam Pasal 1 Beleid tersebut dijelaskan, bahwa proyek PSN adalah proyek yang memiliki dampak pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah," tulis Pasal 1 Beleid tersebut, dikutip Jumat (22/3).

Dalam regulasi yang mengatur PSN lainnya, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, diatur bahwa salah satu dukungan pemerintah untuk proyek PSN ini berupa jaminan pemerintah.

"Pemerintah dapat memberikan jaminan pemerintah terhadap Proyek Strategis Nasionai yang pembiayaannya bersumber dari pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Pasal 18 Ayat 1 PP 42/2021.

Dalam Ayat (2) dijelaskan jaminan pemerintah yang dimaksud adalah diberikan terhadap; a) kredit atau pembiayaan syariah; b) kelayakan usaha; c) KPBU; dan/atau d) risiko politik.

Jaminan pemerintah ini diberikan kepada proyek yang memenuhi dua kriteria. Pertama adalah layak secara teknis dan finansial, dan kedua adalah Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) memiliki dokumen identifikasi dan rencana mitigasi risiko yang memadai.

Melalui status PSN ini, Menteri Keuangan dapat memberikan penugasan khusus kepada badan usaha penjaminan infrastruktur untuk memberikan jaminan pemerintah.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pemerintah untuk Proyek Strategis Nasional diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara," tulis Pasal 18 Ayat 7 Beleid itu.

Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap ada 14 proyek yang masuk dalam daftar PSN tambahan di tahun ini.

"Dan juga dilaporkan ke Pak Presiden ada 14 PSN baru periodenya dilakukan oleh swasta atau pembiayaan dari swasta, menciptakan lapangan kerja dan tidak membutuhkan APBN," ujar Airlangga usai rapat di Istana Negara, Senin (18/3).