Semula 2.500 Cc, Kini Mobil di Atas 1.400 Cc Diusulkan Tak Boleh Beli Pertalite

7 September 2022 15:11
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Petugas SPBU Pertamina mengisikan BBM Non-subsidi Dex Series ke sebuah mobil. Foto: Pertamina
zoom-in-whitePerbesar
Petugas SPBU Pertamina mengisikan BBM Non-subsidi Dex Series ke sebuah mobil. Foto: Pertamina
ADVERTISEMENT
Presiden Jokowi telah menaikkan harga Pertalite, Solar, dan juga Pertamax pada Sabtu (3/9). Sementara rencana pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar yang sudah lebih dulu disiapkan, belum jelas pelaksanaannya.
ADVERTISEMENT
Hingga saat ini, Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang jadi payung hukum kebijakan tersebut, belum juga direvisi.
Sehingga baik Badan Pengatur Hilir atau BPH Migas maupun Pertamina, belum bisa menjalankan pembatasan Pertalite dan Solar.
Padahal BPH Migas telah menyerahkan hasil kajian tentang berbagai skema pembatasan pembelian BBM subsidi tersebut. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Saleh Abdurrahman, mengatakan pihaknya sudah melaporkan semua kajian pembatasan kendaraan yang boleh Pertalite.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Semula, usulan BPH Migas itu kendaraan yang dilarang 'minum' Pertalite 2.500 cc ke atas, namun sekarang diturunkan menjadi 1.400 cc.
"Semua kajiannya sudah kita laporkan, (termasuk) 1.500 cc dan 1.400 cc. Jadi nanti di perpresnya diatur berapa, kita tunggu saja. (Usulan cc kendaraan diturunkan) di antaranya berdasarkan tingkat ketepatsasarannya," kata Saleh saat dihubungi kumparan, Rabu (7/9).
ADVERTISEMENT
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan revisi aturan untuk membatasi pembelian Pertalite sudah rampung. Tinggal menunggu Presiden Jokowi mengumumkan secara resmi.
Pengaturan ini merupakan upaya lanjutan dari digitalisasi SPBU melalui sistem MyPertamina. Pertamina telah mendata pengguna BBM subsidi yang berhak melalui aplikasi tersebut mulai 1 Juli 2022 lalu.
"Tunggu saja nanti, pokoknya semua sudah siap, tinggal Presiden sampaikan," ungkap Luhut kepada wartawan di Kampus IT DEL Sumatera Utara, Sabtu (3/9).
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020