Separuh Pekerja Jakarta Tempuh Perjalanan Hingga 30 KM untuk Sampai ke Kantor

Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta, Senin (8/6). Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir

Separuh pekerja di Jakarta harus menempuh perjalanan hingga 30 kilometer (KM) untuk sampai ke kantor dari tempat tinggal masing-masing. Hal ini menyebabkan pemborosan waktu perjalanan hingga memicu kemacetan di metropolitan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai, kota-kota metropolitan di Indonesia memerlukan konsep hunian yang dapat mengefektifkan mobilitas warga. Terutama dari tempat tinggalnya ke lokasi aktivitas sehari-hari, sehingga perlu didorong penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD).

"Indonesia memerlukan konsep baru penyediaan hunian berupa TOD di perkotaan yang dapat mengurangi mobilitas masyarakat dari tempat tinggalnya menuju pusat kegiatannya," kata Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Dwityo Akoro Soeranto, dalam keterangan tertulis, Senin (12/10).

Ia mengemukakan, pihaknya telah menggandeng sejumlah kementerian/ lembaga, para pakar dan praktisi bidang perumahan untuk menjaring berbagai masukan dan saran terkait program pembangunan hunian berbasis transit atau TOD di Indonesia.

Pembangunan TOD saat ini, lanjutnya, dinilai menjadi salah satu solusi yang tepat untuk pemanfaatan lahan serta mempermudah masyarakat termasuk generasi milenial

"Kami melaksanakan pertemuan bersama para mitra kerja di bidang perumahan sebagai upaya menyiapkan dukungan kebijakan agar pengembangan hunian berbasis transit ini dapat berjalan efektif dan efisien," ujar Dwityo.

Suasana pembangunan rumah susun terintegrasi dengan sarana transportasi atau 'Transit Oriented Development' (TOD) di samping Stasiun Kereta Api (KA) Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Menurut dia, kebijakan terkait pembangunan TOD sebisa mungkin harus dapat diimplementasikan di lapangan sekaligus mendorong kolaborasi pembangunan pembangunan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Apalagi, Dwityo menerangkan, program perumahan ke depan akan semakin menghadapi tantangan mengingat semakin terbatasnya lahan, kemampuan pendanaan pemerintah di sektor perumahan, backlog kepenghunian dan rumah tidak layak huni, keterbatasan data yang akurat, tuntutan masyarakat, teknologi murah dan penyederhanaan peraturan.

Dirinya mencontohkan di kawasan metropolitan dan kota besar muncul permasalahan seperti urban sprawl, kemacetan dan kawasan kumuh.

Dia menyebutkan, berdasarkan data dari Bank Dunia pada tahun 2018, di kawasan metropolitan Indonesia hampir setengah komuter menghabiskan waktu lebih dari 60 menit setiap hari di perjalanan. Waktu itu dihabiskan para pekerja untuk menempuh jarak lebih dari 30 kilometer dari rumah ke tempat kerja.

Sejumlah pekerja berjalan usai bekerja dengan latar belakang gedung perkantoran di Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (16/4) Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

"Permasalahan kemacetan juga terjadi karena adanya inefisiensi yang dilakukan penduduk perkotaan dengan melakukan pergerakan menggunakan kendaraan pribadi," ucapnya.

Hal tersebut, imbuhnya, mengindikasikan bahwa jumlah masyarakat yang bertempat tinggal di pinggiran kota cukup besar. Sementara masyarakat menengah ke bawah semakin terpinggirkan akibat ketidakmampuan untuk mengakses hunian karena harga tanah dan hunian yang tinggi di tengah kota.

Pada tahun 2019, Kemenhub dan Kementerian BUMN, Perumnas telah memulai pembangunan TOD melalui groundbreaking atau pemancangan tiang pertama di sejumlah daerah khususnya di simpul-simpul transportasi di Jabodetabek.

Beberapa TOD kini sudah dibangun tidak jauh dari stasiun kereta api ataupun commuterline seperti Stasiun Pasar Senen, Pondok Cina, Depok Baru, Jatijajar, Citayam dan Cinere. Sedangkan TOD yang terintegrasi dengan terminal berada di sekitar Terminal Poris Plawad Tangerang, Baranangsiang Bogor, Jatijajar Depok dan Pondok Cabe Tangerang Selatan.