Siap-siap! Simpan Harta di Suaka Pajak Dipantau Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di Nusa Dua, Bali. Kamis (14/7/2022). Foto: Nicha Muslimawati/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani membuat kesepakatan dengan sepuluh yurisdiksi atau negara Asia lainnya terkait transparansi pajak. Beberapa di antaranya merupakan negara suaka pajak atau tax haven.

Terdapat total sebelas negara di Asia yang melakukan kerja sama perpajakan, yaitu Indonesia, Jepang, India, Singapura, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Maldives, Malaysia, Thailand, Makau, dan Hong Kong.

"Dalam penandatanganan hari ini, sebelas yurisdiksi menandatangani Deklarasi Bali yang memberikan satu momentum politik keberhasilan Asia Initiative, yang merupakan simbol dari upaya kolektif regional untuk memerangi penghindaran pajak dan arus keuangan gelap lainnya," kata Sri Mulyani dalam Press Statement: Asia Initiative - Ministerial Meeting and Signing Declaration G20 Indonesia di Nusa Dua, Bali, Kamis (14/7).

Namun demikian, Sri Mulyani berharap negara-negara Asia lainnya bisa bergabung dengan Deklarasi Bali ini. Sehingga, transparansi perpajakan akan makin meningkat.

"Pemerintah tidak akan berhenti, kita akan terus lanjutkan penggunaan data untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan menekan penghindaran pajak penempatan aset di luar negeri dan perangi aliran uang gelap," jelasnya.

Menkeu melanjutkan, Inisiatif Asia dalam keterbukaan data perpajakan ini diharapkan bisa diikuti oleh negara-negara lainnya di G20 maupun secara global. Sebab menurutnya, untuk menciptakan transparansi perpajakan diperlukan reformasi besar-besaran di seluruh negara.

"Tantangan pelaksanaan masih ada, oleh karena itu, keterlibatan global diperlukan untuk bisa bergabung. Dalam sebagian besar kasus perlu reformasi besar-besaran ini," tambahnya.

=====

Ikuti program Master Class Batch 2, 3 hari pelatihan intensif untuk para pelaku UMKM, gratis! Daftar sekarang di LINK INI