Siap-siap! Usai Minyak Goreng dan Gula, Tahu Tempe Juga Bakal Langka

Ilustrasi tahu dan tempe Foto: dok.shutterstock

Belum usai persoalan minyak goreng dan gula pasir, kini masyarakat terancam masalah kelangkaan tahu tempe. Sebab, para pengrajin tahu tempe berencana melakukan mogok produksi selama 3 hari pada 21-23 Februari 2022.

Hal itu diketahui dari salinan surat Puskopti DKI Jakarta yang diperoleh kumparan.

Surat rencana mogok pengrajin tahu tempe. Foto: Dok. Istimewa

Saat ini harga kacang kedelai meningkat akibat fluktuasi harga internasional, khususnya di Amerika Serikat. Produsen terbesar kedelai di dunia adalah Brasil, Amerika Serikat, Argentina, dan China.

Pada 2020, harga kedelai di tingkat konsumen masih sekitar Rp 8.500 per kilogram. Namun pada 2021 sudah naik menjadi Rp 9.500 per kg hingga Rp 10.000 per kg. Kini, harga kedelai sudah berada di atas Rp 11.000 per kg.

Akibat kenaikan harga kacang kedelai secara terus menerus tersebut, jumlah pengrajin tahu dan tempe terus berkurang, khususnya pengrajin yang kecil. Padahal pemerintah sudah tidak mengenakan bea masuk terhadap komoditas kacang kedelai.

Wakil Ketua DPR Desak Pemerintah Segera Stabilkan Harga Kedelai

Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, telah meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar segera menstabilkan harga kedelai. Hal ini untuk memberi ketenangan pada masyarakat maupun pada pengrajin tahu dan tempe.

Gobel mengatakan, tahu dan tempe merupakan makanan rakyat dan digemari oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, usaha tahu dan tempe juga merupakan sektor yang bisa dimasuki oleh masyarakat bawah dengan mudah. Karena itu, fluktuasi harga dan kenaikan harga kedelai bisa mengganggu lapangan kerja dan lapangan usaha.

“Tugas Kementerian Perdagangan memang seperti itu. Tak bisa membiarkan masyarakat bertarung sendiri. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, semua pihak, khususnya pemerintah untuk bekerja lebih sungguh-sungguh agar kemiskinan tak terus naik,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (14/2).

Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel. Foto: Dok. Istimewa

Lebih lanjut, Gobel menyatakan masalah kedelai ini harus dicarikan solusi yang lebih permanen. Hal itu, katanya, membutuhkan kerja sama semua pihak, khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.

Saat ini, sekitar 80 persen kebutuhan kedelai berasal dari impor. Karena itu, Kemendag harus bisa mengatur stok agar tak mudah diterjang fluktuasi harga internasional maupun oleh situasi perdagangan internasional. Selain itu, pemerintah juga harus bisa mengatur stabilitas harga di dalam negeri.

Pada sisi lain, katanya, walaupun tanaman ini merupakan tanaman subtropis, namun tanaman ini masih bisa berkembang dengan baik di Indonesia.

“Jadi harus ada koordinasi agar keran impor diatur dengan kemampuan Kementerian Pertanian dalam menyediakan kacang kedelai dari petani. Jangan sampai pasar kebanjiran produk impor yang kemudian bikin kapok petani untuk menanam kedelai,” katanya.

Gobel juga menekankan agar Kementerian Pertanian bekerja keras dan memiliki program yang sistematis agar Indonesia bisa swasembada kacang kedelai.

“Manfaatkan teknologi dan kuatkan riset. Ingat, produk olahan kedelai telah menjadi makanan nasional seperti tahu, tempe, bahkan kecap,” katanya.