Siasat Bahlil Dorong Pemda Percepat Pelayanan Perizinan Investasi

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meluncurkan Command Center atau Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi (KOPI) di kantor BKPM, Jakarta, Senin (23/3). Foto: Dok. BKPM

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan sosialiasi kepada seluruh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, kegiatan dengan tema Sosialisasi Kegiatan menindaklanjuti amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Bahlil menjelaskan, kepada seluruh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Sekretariat Daerah (Sekda) bahwa BKPM diberikan tanggung jawab sebagai koordinator untuk menilai kinerja kementerian lembaga, Kepala Daerah, khususnya tentang pelayanan perizinan berusaha.

“Penilaian ini juga melibatkan dari sektor swasta, HIPMI, agar kita mendapat pandangan dari pihak luar, apakah yang kita kerjakan sudah betul atau belum. Selain itu, juga melibatkan aparat hukum yaitu KPK. Jadi ini betul-betul independen dan sangat transparan,” tambah Bahlil melalui keterangan tertulis, Sabtu (10/4).

Lebih lanjut, mantan Ketua Umum HIPMI ini mengajak untuk berkolaborasi dalam memberikan pelayanan perizinan yang terbaik, sehingga investor dapat merealisasikan investasi dan pada akhirnya dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (tengah) saat rapat Komisi VI DPR, di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (7/11/2019). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Khusus soal Pulau Jawa, Bahlil mengingatkan bahwa suplai konsumsi nasional didominasi oleh pulau terpadat di Indonesia ini, yaitu sekitar 70 persen. Ini perlu direspons dengan penataan yang baik untuk meningkatkan kekuatan ekonomi.

“Saya minta tolong kepada Bapak/Ibu semua untuk dapat layani pengusaha ini dengan baik. Mohon bantuan agar UMKM diurus. Jangan kita urus yang besar-besar aja, yang kecil-kecil juga kita urus sekarang. Izin-izin juga saya harap untuk dipercepat. Kalau kita menahan izin pelaku usaha itu sama dengan menahan lapangan pekerjaan, sumber pendapatan negara, dan laju pertumbuhan ekonomi nasional kita,” tegas Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang hadir secara daring menyampaikan dukungan kepada BKPM terkait penilaian kinerja DPMPTSP dan pemerintah daerah. Menurut Ganjar, investasi mudah, murah, tuntas, dan cepat menjadi satu nilai pelayanan untuk kepuasan publik dan para investor yang akan masuk berinvestasi.

“Saya ucapkan terima kasih kalau DPMPTSP dinilai. Saya kira ini cara dan terobosan yang menarik dan melibatkan publik, maka fair. Kalau memang kita enggak perform kita angkat tangan saja. Siap salah. Kita memang tidak perform, kita buruk dan kita akan perbaiki. Daripada kemudian nanti kita bungkus dengan kalimat yang seolah-olah itu everything is OK,” ucap Ganjar dalam sambutannya.

Ganjar mengarahkan kepada seluruh DPMPTSP untuk membentuk task force dan melakukan sistem jemput bola untuk memberikan kepuasan dan pelayanan yang baik bagi investor.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan rangkaian terakhir dari kegiatan di seluruh Indonesia. Sebelumnya BKPM telah mengadakan sosialisasi secara hybrid di 4 (empat) kota, yaitu Medan (wilayah Sumatra), Jayapura (wilayah Papua dan Papua Barat), Makassar (wilayah Sulawesi dan Kalimantan), dan Bali (wilayah Bali, NTB, NTT). Penilaian kinerja merupakan upaya mendorong target pemerintah dalam memperbaiki iklim pelaksanaan berusaha di daerah dan kualitas pelayanan publik di PTSP Pemerintah Daerah, yang akan bermuara pada peningkatan peringkat Ease of Doing Business (EODB) atau Kemudahan Berusaha yang dikeluarkan oleh Bank Dunia.