Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.97.1
Sinar Mas Agribusiness and Food Buka Suara soal Eropa Terapkan UU Deforestasi
26 Mei 2023 18:51 WIB
·
waktu baca 2 menit![Head of Sustainability and Strategic Projects Sinar Mas Agribusiness and Food Gotz Martin, Senior Expert for Traceability and Responsible Sourcing Sinar Mas Agribusiness and Food Wahyu Wigati Wijayanti, dan Country Director Yayasan IDH Nassat Idris. Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan](https://blue.kumparan.com/image/upload/fl_progressive,fl_lossy,c_fill,q_auto:best,w_640/v1634025439/01h1bsh0ra7fajdyc4z9h6qnfk.jpg)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Head of Sustainability and Strategic Projects Sinar Mas Agribusiness and Food, Gotz Martin, mengatakan perusahaan sedang menunggu aturan itu diimplementasikan. UU Uni Eropa tersebut akan berlaku mulai 18 bulan mendatang atau akhir 2024.
“Ketika kita ditanya kesiapan, kita masih menunggu seperti apa supaya bisa dilihat. Satu hal yang penting untuk memenuhi kebutuhan mereka adalah transparansi rantai pasok, suatu hal yang sebenarnya kita cukup beruntung sejak 2015 sudah dilakukan,” ujar Gotz dalam diskusi media di Jambuluwuk Thamrin Hotel Jakarta, Jumat (26/5).
Gotz memastikan, aturan ini masih dalam diskusi yang sedang diperjuangkan pemerintah Indonesia. Sinar Mas Agribusiness and Food masih punya waktu mengatur kebijakan untuk menghadapi UU Uni Eropa yang bakal berjalan tahun depan.
ADVERTISEMENT
“Menurut saya, ini akan bermanfaat bagi petani Indonesia jika mampu memenuhi persyaratan ini dalam jangka panjang,” katanya.
Senior Expert for Traceability and Responsible Sourcing Sinar Mas Agribusiness and Food, Wahyu Wigati Wijayanti, menyebut program traceability to plantation (TTP) sejak 2015 bisa mengetahui asal rantai pasok kelapa sawit. Perusahaan sedang menganalisis risiko masing-masing komponen rantai pasok.
“Kita antisipasi kalau jadi akhir 2024, kita menyusun program transformasi supaya mereka terutama smallholder bisa comply. Tentunya ini masih diskusi pemerintah Indonesia sedang berjuang, nanti kita lihat praktiknya,” tutur Wahyu.