SKK Migas Pastikan Tak Impor LNG di Kuartal I 2025

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DEN Djoko Siswanto saat ditemui di Sopo Del Tower Jakarta, Kamis (23/2/2023). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, mengungkapkan terdapat permintaan 53 kargo Liquefied Natural Gas (LNG) dari PGN dan PLN yang awalnya akan dipenuhi dengan impor. Namun, kebutuhan LNG tersebut akhirnya dipenuhi dari dalam negeri.

“Alhamdulillah untuk tiga bulan pertama, Januari-Februari, kita sudah bisa atasi, kita bisa negosiasi LNG yang tadinya kita ekspor, kita negosiasi bisa kita pakai delapan kargo untuk tiga bulan pertama ini untuk ke dalam negeri,” kata Djoko saat rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/2).

Meski demikian, ekspor LNG yang sudah dibuat komitmen akan tetap dilakukan. Untuk setelah April, jika konsumen dalam negeri memiliki kebutuhan LNG yang cukup banyak maka SKK Migas akan menerapkan mekanisme swap.

“Jadi kita memaksimalkan produksi yang di Laut Natuna, yang selama ini baru diambil take or pay, itu nanti kita maksimalkan untuk (ekspor) ke Singapura dan yang dari Sumatera ke Singapura, kita kurangi sejumlah tadi maksimum selisih antara take or pay dan maksimum penyerapannya,” ujar Djoko.

Ilustrasi pengangkutan Liquefied Natural Gas (LNG). Foto: Dok. PGN

Nantinya jika kebutuhan LNG tetap kurang pada April, kemungkinan impor LNG tetap ada yang akan dilakukan oleh pemerintah.

“Supaya tidak semuanya impor. Nanti kita tiba-tiba kelebihan, supaya bisa diatur tata kelolanya, kita atur, kita manage, pemerintah memang kewajiban manage, berapa sebetulnya kebutuhan," terang Djoko.

"Bukan berarti kita buka impor, terus semuanya impor. Nanti pemerintah akan turun tangan yang pengadaan impornya,” tambahnya.

Djoko menjelaskan pihaknya bisa saja melakukan ekspor LNG. Hanya saja, kebutuhan dalam negeri harus diutamakan lebih dulu.

“Karena regulasi kita adalah prioritas untuk dalam negeri dan di kontrak jual-beli gasnya, apabila ada government membutuhkan kita bisa, ada government act,” ujar Djoko.