SKK Migas Tunggu Surat Gubernur Maluku Bebaskan Lahan Hutan untuk LNG Masela

vPertemuan SKK Migas dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dan INPEX Masela Ltd membahas perkembangan proyek LNG Abadi Masela, Kamis (27/6/2024). Foto: dok SKK Migas

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) masih memproses dokumen AMDAL pembebasan kawasan hutan untuk pembangunan Onshore LNG Plant Proyek Abadi Masela di Pulau Tanimbar, Provinsi Maluku.

Hal itu terungkap dalam pertemuan strategis antara SKK Migas, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, dan INPEX Masela Ltd yang membahas perkembangan terbaru serta rencana pengembangan proyek LNG Abadi Masela pada Kamis (27/6).

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, menjelaskan saat ini pihaknya tengah menyelesaikan proses dokumen AMDAL dan pembebasan lahan untuk pembangunan LNG Plant di daratan Pulau Tanimbar.

"Dalam pertemuan ini, kami berharap dapat menemukan solusi atas berbagai tantangan yang sedang dihadapi di lapangan," ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (28/6).

Dwi menyampaikan saat ini pihaknya sedang menunggu surat pertimbangan dari Gubernur Maluku untuk pelepasan kawasan hutan yang diperlukan untuk fasilitas operasional.

Ilustrasi blok masela. Foto: SKK Migas

"Kami juga mengharapkan dukungan dari Bapak Gubernur dalam menyelesaikan klaim kepemilikan tanah di kawasan hutan. Semoga dengan penyelesaian yang cepat, kami dapat mempercepat pengembangan Proyek Masela," tambahnya.

Dalam proyek ini, SKK Migas memproyeksikan akan melibatkan hingga 15.000 pekerja pada puncak pengerjaan, sehingga diperlukan infrastruktur pendukung yang memadai.

Dwi juga mendorong INPEX untuk berkolaborasi dengan daerah dalam hal pemberdayaan tenaga kerja lokal sejak dini. Dia berharap hal ini dapat memberikan peran serta manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar.

Penjabat (Pj) Gubernur Maluku, Sadali Ie, menyatakan apresiasi atas pertemuan ini sebagai bukti komitmen bersama dalam upaya mempercepat pengembangan Proyek Masela.

"Kami siap mendukung dengan seluruh kewenangan yang kami miliki untuk memastikan keberhasilan proyek ini, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat Maluku," ucap Sadali.

Sadali juga menegaskan komitmen untuk memberikan rekomendasi terkait penggunaan lahan yang dibutuhkan oleh SKK Migas serta untuk memfasilitasi proses negosiasi dan mediasi yang adil dalam pembebasan lahan.

"Kami juga mendorong Pemerintah Kabupaten untuk bekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku guna mendukung percepatan Proyek Masela," tambahnya.

Sadali juga berharap agar SKK Migas bersama INPEX Masela Ltd. dapat terus berkoordinasi dengan Pemprov Maluku supaya Proyek Masela dapat beroperasi sesuai target pada Kuartal IV 2030.

"Sebagai proyek gas terbesar di Indonesia, dukungan bersama dari semua pihak sangat penting untuk kesuksesan proyek ini," tutup Sadali.

Proyek ini menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan kapasitas produksi yang diharapkan mencapai 9,5 juta MTPA (metrik ton per tahun) LNG, 150 MMSCFD (juta standar kaki kubik per hari) gas pipa, dan sekitar 35.000 BCPD (barel kondensat per hari), dengan target operasional pada Kuartal IV 2029.