Soal China Masuk Natuna, Menteri Edhy Minta Media Dinginkan Suasana

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Masuknya kapal Coast Guard China yang mengawal kapal-kapal nelayan dari negara mereka ke perairan Natuna tengah santer diperbincangkan. Kapal-kapal China itu masuk ke zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia secara ilegal.

Merespons hal itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengimbau agar publik tak mudah terprovokasi dengan kondisi yang diberitakan. Ia pun meminta agar media turut berperan mendinginkan suasana.

"Kita jangan terpancing, terprovokasi, kita harus cool, kita sikapi ini yang jelas kedaulatan di atas segala-galanya. Pihak media juga (perlu) ikut mendinginkan suasana," ujar Edhy ketika ditemui di Gedung BPK, Jakarta, Senin (6/1).

Menteri KKP Edhy Prabowo. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Pihaknya menekankan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini tengah berupaya untuk memperketat pengawasan utamanya di Laut Natuna. Salah satu caranya ialah dengan mengirimkan tim. Tak terkecuali tim Satuan Tugas (Satgas) 115 sebagai mandat dari presiden.

"Pengawasan kita terus kirim tim, kita kan sudah punya mekanismenya kita ada aturannya," kata Edhy Prabowo.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pun mengimbau agar persoalan masuknya kapal asing China masuk Natuna ini tak perlu dibesar-besarkan.

"Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah kalau soal kehadiran kapal (Coast Guard China) itu," katanya usai pertemuan sore bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).

Luhut menilai, masuknya kapal-kapal asing dari China ini akibat kurangnya kemampuan Indonesia mengawasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

"Sebenarnya kan kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita itu. Sekarang memang Coast Guard kita itu, Bakamla, sedang diproses supaya betul-betul menjadi Coast Guard yang besar sekaligus dengan peralatannya," ujarnya.

Luhut menambahkan, Presiden Jokowi telah memerintahkan untuk menambah kapal-kapal di kawasan Perairan Natuna.

"Ya kalau kita enggak hadir, kan orang hadir. Jadi kita sebenarnya yang paling marah pertama itu pada diri kita sendiri. Kita punya kapal belum cukup," sambungnya.