Soal TKA Masuk saat PPKM Darurat, Bahlil: Yang Catat dan Berikan Izin Menaker

20 TKA asal China tiba di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, pada Sabtu (3/7) malam. Foto: Dok. Istimewa

Kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) di tengah pandemi COVID-19, bahkan saat penerapan PPKM Darurat mendapat sorotan banyak pihak. Salah satu kejadiannya yaitu masuknya 20 TKA untuk bekerja dalam rangka uji coba kemampuan di Proyek Strategis Nasional PT Huady Nickel-Alloy Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, pada 3 Juli 2021.

Terkait hal ini Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, perizinan masuknya tenaga kerja impor bukan wewenangnya. Ia menyebut, Kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat dan menerbitkan izin untuk TKA di Indonesia.

“Di aturan, BKPM hanya catat tenaga kerja Indonesia, kalau tenaga kerja Asing di Menaker, dan yang catat berikan izin dan salah satu di antaranya mereka,” katanya saat konferensi pers virtual, Selasa (27/7).

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Bahlil menuturkan, dalam regulasi lama ada peran BKPM atau Kementerian Investasi yang ikut memberikan rekomendasi kehadiran TKA. Tapi sekarang sudah tidak perlu rekomendasi Kementerian Investasi.

“Kalau dulu ada rekomendasi dari BKPM (kedatangan TKA), sekarang saya laporkan tenaga kerja dalam negeri," ujarnya.

Jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Indonesia terus meningkat sejak 2013 hingga 2019. Namun, jumlahnya kembali menurun selama pandemi virus corona COVID-19.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, ada 93.761 TKA yang bekerja di Indonesia sepanjang 2020. Jumlah itu menurun 14,4 persen dari jumlah tertingginya yang sebesar 109.546 TKA pada 2019. Hingga Mei 2021, jumlah TKA yang masuk ke Indonesia sebanyak 92.058 orang.