Sri Lanka Jadi Markas Baru Penipuan Online di Asia
ยทwaktu baca 4 menit
PerbesarUpaya pemberantasan jaringan penipuan online di Kamboja ternyata belum menghentikan industri kejahatan tersebut. Sejumlah kelompok justru mulai merelokasi operasi mereka ke Sri Lanka, yang kini muncul sebagai basis baru scam di Asia.
Sri Lanka dinilai menarik bagi para pelaku karena menawarkan bebas visa bagi beberapa negara, ketersediaan gedung dan apartemen yang bisa disewa dengan mudah, jaringan telekomunikasi yang cukup baik, serta sistem transfer uang informal yang telah lama berkembang.
Aparat Sri Lanka telah membentuk unit khusus kejahatan siber dan mengungkap telah menangkap lebih dari 1.000 orang sepanjang tahun ini. Sebagian besar penangkapan dilakukan di kawasan pantai bagian barat yang menjadi tujuan wisata dan di ibu kota Colombo.
"Polisi bersama departemen imigrasi dan bank sentral bekerja secara kolektif untuk memastikan masalah ini bisa dikendalikan," kata Asisten Inspektur Polisi Sri Lanka Fredrick Wootler dikutip dari Bloomberg, Selasa (9/6).
Namun, sejumlah pengamat memperingatkan Sri Lanka hanya memiliki waktu yang terbatas untuk mencegah jaringan tersebut berkembang lebih besar.
"Di Sri Lanka masih ada persoalan dalam penerapan hukum. Kami tidak selalu menindak perusahaan-perusahaan semacam ini dan mereka hanya memanfaatkan visa turis," ujar Direktur Center for Investigative Reporting Sri Lanka, Dilrukshi Handunnetti.
Pada April lalu, polisi menggerebek sebuah properti di pesisir barat dan menemukan lebih dari 150 warga negara asing yang diduga menjalankan operasi penipuan siber. Beberapa hari kemudian, aparat kembali menangkap 120 warga negara asing lainnya dalam penggerebekan sebuah apartemen bertingkat di dekat Colombo.
Penyebab Markas Penipuan Tumbuh Subur
Menurut para penyelidik, para operator penipuan kini mulai meninggalkan kompleks besar dan beralih ke hotel, apartemen, atau gedung perkantoran yang lebih mudah disewa dan ditinggalkan sewaktu-waktu.
"Fenomena ini terjadi dengan cara yang semakin sulit untuk dipantau. Saya rasa para pelaku kini sudah menjadi sangat terampil, terlepas dari apakah mereka menginginkannya atau tidak, sehingga mereka dapat beroperasi di lingkungan apa pun," kata pendiri organisasi anti-penipuan Operation Shamrock, Erin West.
Laporan komite Kongres Amerika Serikat pada Juli tahun lalu memperingatkan bahwa jaringan penipuan cenderung berpindah ke negara-negara yang memiliki infrastruktur digital memadai tetapi kapasitas penegakan hukumnya relatif lemah.
Sejumlah penyelidik juga menduga sebagian pelaku di Sri Lanka merupakan mantan penghuni pusat-pusat penipuan di Asia Tenggara yang melarikan diri dan memilih memanfaatkan keterampilan yang mereka peroleh untuk kembali melakukan aksi serupa.
Fenomena di Sri Lanka mencerminkan pola yang lebih luas. Operasi penipuan lintas negara kini mulai bermunculan di luar basis tradisionalnya, termasuk di Uni Emirat Arab, Timor Leste, Fiji, dan beberapa negara di Afrika.
China menjadi salah satu negara yang memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan tersebut. Kedutaan Besar China di Sri Lanka pada pertengahan Maret lalu menyatakan pihaknya terus memantau penangkapan sejumlah tersangka penipu, termasuk warga negara China.
"Kasus seperti ini menimbulkan kerugian yang sangat besar," demikian pernyataan Kedutaan Besar China.
Mereka menyebut infrastruktur telekomunikasi Sri Lanka yang berkembang, lokasi geografis yang strategis, serta keramahan masyarakat setempat menjadi faktor yang mendorong meningkatnya aktivitas penipuan.
Peneliti independen Sanjana Hattotuwa mengatakan keberadaan komunitas warga China yang telah lama tinggal di Sri Lanka akibat proyek-proyek Belt and Road Initiative (BRI) juga berpotensi mempermudah para pelaku untuk berbaur.
"Tidaklah aneh melihat kompleks apartemen, pusat perbelanjaan, bahkan lingkungan tertentu yang dihuni oleh warga China," katanya.
Sementara itu, analis kriminal Interpol Stephanie Baroud mengatakan masih terlalu dini untuk memastikan apakah praktik perdagangan manusia juga terjadi dalam operasi penipuan di Sri Lanka. Namun, menurut dia, kebijakan visa yang longgar dapat menjadi salah satu faktor yang mempermudah praktik tersebut.
Sri Lanka juga dinilai belum memiliki kerangka hukum yang memadai untuk menangani penipuan siber. Kemudahan memperoleh kartu SIM, konektivitas yang luas, serta sistem transfer uang informal Undiyal diduga menjadi saluran bagi perputaran dana hasil kejahatan, termasuk aset kripto, di luar pengawasan regulator.
Associate Fellow Center for Strategic and International Studies (CSIS), Julia Dickson, mengatakan keberhasilan Sri Lanka mencegah jaringan penipuan mengakar akan sangat bergantung pada keseriusan para pejabat negara.
"Pada akhirnya, pertanyaannya adalah apakah para pejabat benar-benar ingin bertindak atau justru memperoleh keuntungan besar seperti yang terjadi di Kamboja?" ujarnya.