Sri Mulyani: Ada Negara Asean yang Tingkat Inklusi Keuangannya Masih Rendah

Sri Mulyani lantik pejabat kemenkeu. Foto: Dok. Istimewa

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan di era teknologi digital saat ini masih ada negara di Asean yang tingkat inklusi keuangannya rendah hanya 33 persen.

Hal itu ia katakan dalam keynote speech saat High Level Dialogue (Seminar) on Promoting Digital Financial Inclusion and Literacy for MSMEs di Bali Nusa Dua Convention Center, Selasa (29/3).

Tak ayal, menurut Menkeu Sri Mulyani hal ini menjadi tantangan terbesar negara-negara di kawasan.

Menkeu Sri Mulyani dalam key nte speech di High Level Dialogue (Seminar) on Promoting Digital Financial Inclusion and Literacy for MSMEs, Bali Nusa Dua Convention Center, Selasa (29/3). Foto: Sinar/kumparan

Salah satunya, eksklusi finansial (financial exclusion) yang menjadi tantangan besar dan faktor kritis dalam ekonomi tak hanya di Indonesia tapi juga Asean.

Eksklusi keuangan adalah keadaan seseorang yang tidak dapat memperoleh akses ke berbagai layanan perbankan karena berpenghasilan rendah berada di daerah terpencil.

Terutama bagaimana melibatkan UMKM dalam pengembangan dan partisipasinya. Beberapa negara ASEAN masih memiliki indeks inklusi finansial yang rendah, yang secara relatif menunjukkan adanya kesenjangan besar antar negara dalam kawasan, ini menurut Global Findex 2021. Ini adalah indeks yang diproduksi oleh AFC Bank Dunia.

“Masih ada disparitas yang sangat lebar dalam indeks inklusi finansial di anggota-anggota ASEAN,” kata Sri Mulyani.

Suasana Asean Finance Ministers and Central Bank Governers Meeting di Bali Nusa Dua Convention Center, Selasa (28/3). Foto: Sinar/ kumparan

Mengutip data tersebut negara Asean yang masih rendah tingkat inklusi keuangannya adalah Kamboja 33,39 persen dan Laos 27, 32 persen. Sementara tertinggi ada Thailand 95,58 persen dan Singapura 97,55 persen.

Sementara Indonesia sendiri berada di posisi 51,76 persen. Dengan kurangnya akses terhadap layanan finansial formal ini juga menunjukkan sebuah tantangan penting untuk mencapai akses tersebut, khususnya bagi para pelaku UMKM.

Di mana, UMKM memegang peranan terpenting dalam aktivitas ekonomi, terutama di Indonesia. “Jadi, Jadi, inklusi finansial bagi UMKM adalah salah satu dari agenda prioritas terpenting di ekonomi ASEAN, dan juga di Indonesia tentunya,” tambah dia.

Bagaimana kita akan mengembangkan ekosistem digital di dalam konteks memperkuat dan mendukung UMKM juga akan mendorong dan menciptakan sebuah peluang untuk mencapai sustainable development goals (SDGs). Mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan kesetaraan tentunya akan bergantung pada inklusi keuangan ini.