Sri Mulyani Alihkan Anggaran Perjalanan Dinas dan Meeting Rp 26,2 T untuk PPKM

Menkeu Sri Mulyani saat konpers penjelasan UU Cipta Kerja, Rabu (7/10). Foto: Kemenko perekonomian

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan pihaknya akan melakukan refocusing belanja kementerian/lembaga untuk memenuhi kebutuhan penanganan dampak pandemi COVID-19. Adapun potensi refocusing belanja kementerian/lembaga ini mencapai Rp 26,2 triliun.

“APBN dilakukan refocusing. Kita akan membutuhkan Rp 26,2 triliun dari kementerian lembaga dan kita ambil dari beberapa fokus belanja,” ujar Sri Mulyani dalam Bisnis Indonesia Mid Year Economic Outlook, Rabu (7/7).

Adapun belanja kementerian/lembaga yang bakal dipangkas dan anggarannya dialihkan untuk penanganan pandemi yaitu belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, bantuan kepada masyarakat yang bukan arahan Presiden hingga pembangunan gedung kantor. Selain itu Sri Mulyani juga akan memangkas anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan atau yang tidak memungkinkan dilaksanakan serta anggaran kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda.

Ilustrasi uang rupiah Foto: Maciej Matlak/Shutterstock

Anggaran untuk kepentingan tersebut nantinya akan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan penanganan kesehatan, perlindungan sosial dan penanganan dampak COVID-19 lainnya.

“Yang direfocusing seperti belanja honorer, perjalanan dinas, paket meeting dan belanja jasa atau pembangunan gedung kantor yang bisa ditunda, sehingga kita bisa memfokuskan untuk membantu masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, menurut Sri Mulyani, pihaknya juga telah mengalokasikan dana APBN untuk mendukung pelaksanaan PPKM Darurat. Adapun bentuk dukungan APBN yaitu menambah anggaran untuk program diskon listrik sebesar Rp 1,91 triliun. Sehingga diskon listrik yang sedianya berakhir pada Juni bisa diperpanjang hingga September mendatang.

Tak hanya itu pemerintah juga menambah anggaran untuk abonemen listrik sebesar Rp 420 miliar dan diperpanjang hingga September. Bantuan produktif ultra mikro untuk 3 juta UMKM juga mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 3,6 triliun.

Di sisi lain, penyaluran bansos juga akan dipercepat untuk periode Juli hingga September akan dibayarkan pada bulan Juli. “Sembako dari 15,9 juta bisa naik sampai 18,8 juta. BLT desa baru 5 juta juta bisa naik menjadi 8 juta. Dan program prakerja untuk batch dua sebanyak 2,8 juta juga bisa dinaikan,” ujarnya.