Sri Mulyani: Anggaran Insentif Nakes di Daerah Rp 8,1 T, Baru Dibayar Rp 900 M

Dua orang tenaga kesehatan beristirahat sejenak saat menunggu pasien di ruang isolasi COVID-19 Rumah Sakit Umum (RSU) Dadi Keluarga, Kabupetan Ciamis, Jawa Barat, Senin (14/6/2021). Foto: Adeng Bustomi/ANTARA FOTO

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan masih rendahnya penyaluran insentif buat tenaga kesehatan di daerah. Hingga akhir semester pertama tahun 2021, anggaran yang disalurkan tersebut hanya mencapai 11,1 persen dari total dana yang disediakan.

"Insentif nakes di daerah juga masih mengalami kendala pembayarannya. Dari Rp 8,1 triliun alokasi yang sudah kita berikan, baru Rp 900 miliar yang dibayarkan atau 11,1 persen," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Banggar DPR RI, Senin (12/7).

Masih rendahnya penyaluran anggaran ini, membuat Sri Mulyani meminta agar pemerintah daerah mempercepat akselerasi dana untuk garda terdepan dalam penanganan pandemi. Ia saat ini telah berkoordinasi dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin terkait kendala tersebut.

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati. Foto: REUTERS/Darren Whiteside

Adapun anggaran insentif nakes di daerah ini merupakan bagian dari APBD yang disisihkan buat penanganan pandemi COVID-19 sebesar 8 persen, dengan total keseluruhan anggaran mencapai Rp 35 triliun.

Tak cuma insentif nakes, sejumlah anggaran kesehatan lainnya juga mandek penyalurannya di daerah. Sri Mulyani mengungkapkan, anggaran buat obat-obatan, suplemen hingga APD baru terserap sebesar 10 persen.

"Pemerintah daerah penangan untuk obat, suplemen, APD, pengadaan makanan tambahan itu dari Rp 10,7 triliun, Rp 1,7 triliun dalam semester I ini. Jadi kita berharap semester II apalagi dengan kenaikan COVID-19 ini bisa digunakan," ujarnya.

kumparan post embed

Bahkan, anggaran untuk vaksinasi di daerah juga berjalan lambat. Dari dana sebesar Rp 6,5 triliun yang disediakan, baru terserap sebanyak Rp 400 miliar atau 5,8 persen.

Selain itu, ada alokasi anggaran belanja kesehatan lain yang baru terserap 13,4 persen atau Rp 1,2 triliun dari alokasi sebesar Rp 8,7 triliun.

"Kemudian PPKM kelurahan, pos komandonya, ada anggaran Rp 1,1 triliun juga baru Rp 1 miliar (terserap). Padahal ini juga jadi kunci keberhasilan PPKM Darurat di tingkat kelurahan," pungkas bendahara negara itu.