Sri Mulyani Curhat Susahnya Kumpulkan Pajak Hampir Rp 3.000 T

8 Oktober 2024 15:28 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Kamis (18/7/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Kamis (18/7/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara terbuka menyampaikan tantangan besar dalam mengumpulkan penerimaan pajak untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
ADVERTISEMENT
"Postur APBN 2025 telah kita sampaikan dan telah ditetapkan oleh DPR menjadi UU di mana dari sisi penerimaan negara Rp 2.996,9 triliun. Nyaris kita mencapai Rp 3.000 triliun dan ini record terbaru dari penerimaan negara, mencapai mendekati Rp 3.000 di mana penerimaan perpajakan ditargetkan Rp 2.189,3,” kata Sri Mulyani di BNI Investor Daily Summit 2024, Selasa (8/10).
“Boleh lah ditepuk tangani, susah loh ngumpulin pajak. Kalau gampang ya tidak perlu tepuk tangan," imbuhnya.
Ia menambahkan bahwa penerimaan pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan bea cukai telah dirancang dengan cukup ambisius namun tetap realistis. Langkah ini diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mencukupi kebutuhan belanja untuk mendukung program pemerintahan yang baru.
ADVERTISEMENT
Pendapatan negara pada 2025 ditargetkan sebesar Rp 2.996,9 triliun. Target itu naik bila dibandingkan target APBN 2024 yang sebesar Rp 2.802,29 triliun. Kemudian, penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 505,4 triliun
“Penerimaan pajak PNBP dan bea cukai kita terus desain secara di satu sisi cukup ambisius namun juga realistis, sehingga bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di satu sisi, di sisi lain mampu mencukupi kebutuhan belanja dari program pemerintahan baru,” pungkasnya.