Sri Mulyani Jawab Lugas Sindiran soal Pengemis Utang, Nembak Rizal Ramli?

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) berbincang dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kanan) dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Sri Mulyani membeberkan kebijakan soal utang pemerintah, yang memang menunjukkan peningkatan, terlebih di situasi pandemi yang membutuhkan banyak pembiayaan. Hal itu diakui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, namun tren peningkatan utang tersebut menurutnya tak hanya dialami Indonesia.

"Pandemi mempengaruhi semua negara tidak pandang bulu. Negara maju, negara menengah, negara miskin, negara timur, barat, selatan, semuanya menghadapi pengaruh yang sama, tidak ada pandang bulunya," ujar Sri Mulyani dalam virtual conference APBN Kita, Senin (23/11).

Soal kebijakan utang pemerintah, memang kerap mengundang sindiran. Salah seorang yang kerap menyindir kebijakan Menteri Keuangan soal utang ini, adalah ekonom senior Rizal Ramli. Cuitan terbaru mantan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi itu di akun twitternya @RamliRizal, menyebut istilah 'pengemis utang'.

“Terbitkan surat utang (bonds) bunganya semakin mahal. Untuk bayar bunga utang saja, harus ngutang lagi. Makin parah. Makanya mulai ganti strategi jadi ‘pengemis utang bilateral’ dari satu negara ke negara lain… Itupun dapatnya recehan itu yang bikin ‘shock’,” tulis Rizal Ramli.

Pakar Ekonomi Rizal Ramli saat diskusi bertajuk "Indonesia Perlu Pemimpin Optimis yang Bawa Perubahan" di Forum Tebet, Jakarta, Senin (25/2). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Sri Mulyani menjelaskan, kebijakan utang sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Perpres No. 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut, Perpres No. 72 tahun 2020 terkait APBN 2020 memiliki estimasi defisit dengan pembiayaan dari SBN (surat berharga negara), pinjaman, bilateral, dan multilateral.

“Ada orang-orang hari ini yang suka bicara masalah utang, sampaikan saja bahwa di Perpres 72 tahun 2020 itu waktu APBN 2020 dengan estimasi defisit sekian itu pembiayaannya adalah dari SBN, dari pinjaman, ada yang bilateral, ada multilateral," kata Sri Mulyani.

Dia pun meminta agar tidak ada pihak-pihak yang bereaksi, seolah-olah pemerintah belum mempunyai rencana untuk menjalankan Perpres No. 72 tahun 2020. Menurutnya, pemerintah sudah mengungkapkan seluruh informasi terkait pengelolaan anggaran saat pandemi COVID-19, baik ke DPR maupun masyarakat.

Sri Mulyani menyatakan, pemerintah sudah sangat transparan dengan mengumumkan jumlah defisit negara berikut dengan sumber pembinaannya. “Jumlah defisit juga sudah disampaikan sekian. Sumber pembinaanya juga sudah kita sampaikan," jelas Sri Mulyani.

Sementara itu data Bank Indonesia mengungkapkan, utang luar negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat. Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan III 2020 tercatat sebesar USD 408,5 miliar atau setara dengan Rp 5.923,25 triliun (kurs dolar Rp 14.500). Jumlah itu terdiri dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar USD 200,2 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar USD 208,4 miliar.